Rektor UMI Jadi Narasumber Rembuk Nasional dan RPPP ke-1 APTISI
Jum'at, 01 Juli 2022 - 20:03 WIB
Rektor UMI, Prof Basri Modding, tampil menjadi narasumber dalam Rembuk Nasional dan RPPP ke-1 APTISI di Bali. Foto/Istimewa
BALI - Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) , Prof Basri Modding, tampil menjadi narasumber dalam Rembuk Nasional dan Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) ke-1 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia alias APTISI. Kegiatan itu berlangsung selama tiga hari di Bali Nusa Dua Convention Centre, 1-3 Juli mendatang.
Prof Basri yang juga Ketua APTISI Wilayah IX-A Sulsel menjadi narasumber bersama Rektor Bina Nusantara, dengan sesi 'Belajar Manajemen Unggul untuk Kemajuan PTS dan Road Map Pendidikan Tinggi'. Adapun tema kegiatan secara menyeluruh yakni 'Digitalisasi Berbasis Blokchain, Tantangan Masa Depan dan Reformasi Pendidikan Tinggi'.
Ketua Umum APTISI, Dr Budi Djatmiko, dalam sambutannya memaparkan ada tujuh permasalahan yang akan diretas dalam RPPP APTISI di Bali. Masalah tersebut yakni keberadaan pembiayaan LAM yang sangat tinggi, pajak bagi PTS , dan uji kompetensi pendidikan kesehatan yang tidak sesuai UU pendidikan tinggi.
Selanjutnya, sulit dan lamanya perizinan prodi dan penggabungan PTS yang sudah bertahun-tahun, permasalahan izin belajar dosen, dikotomi PTN/PTS serta revisi UU Sisdiknas yang tertutup dan digitalisasi kampus yang menantang. Selain itu, RPPP ke-1 ini juga bertujuan mendengarkan sharing best practice PTS terbaik sehingga bisa membangun PT menjadi unggul.
Budi-sapaan akrabnya, melanjutkan segala permasalahan yang akan dibahas dalam Rembuk Nasional dan RPPP ke-1 untuk dicarikan solusinya. "Kita akan mencari solusi dan kita akan sampaikan kepada Presiden, Kemendikbud Ristek dan Komisi X," ujar dia.
Pada kesempatan itu, Budi menyebut pihaknya juga akan menjadikan 2 Juli sebagai Hari Kebangkitan PTS.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, pada kesempatan itu menjelaskan bahwa perkembangan pendidikan berbeda, antara dulu, saat ini dan ke depannya. Karena itu menjadi tanggung jawab bersama untuk memajukan pendidikan nasional.
Ia juga setuju jika pemerintah harus melibatkan partisipasi aktif dari APTISI sebagai organisasi besar dan pimpinan PTS dalam membahas berbagai kebijakan pendidikan di Indonesia. Terlebih, PTS saat ini jumlahnya lebih banyak dari PTN. Pelibatan APTISI diharapkan melahirkan kebijakan yang lebih akomodatif, berkualitas seuai tuntutan perkembangan zaman.
Prof Basri yang juga Ketua APTISI Wilayah IX-A Sulsel menjadi narasumber bersama Rektor Bina Nusantara, dengan sesi 'Belajar Manajemen Unggul untuk Kemajuan PTS dan Road Map Pendidikan Tinggi'. Adapun tema kegiatan secara menyeluruh yakni 'Digitalisasi Berbasis Blokchain, Tantangan Masa Depan dan Reformasi Pendidikan Tinggi'.
Ketua Umum APTISI, Dr Budi Djatmiko, dalam sambutannya memaparkan ada tujuh permasalahan yang akan diretas dalam RPPP APTISI di Bali. Masalah tersebut yakni keberadaan pembiayaan LAM yang sangat tinggi, pajak bagi PTS , dan uji kompetensi pendidikan kesehatan yang tidak sesuai UU pendidikan tinggi.
Selanjutnya, sulit dan lamanya perizinan prodi dan penggabungan PTS yang sudah bertahun-tahun, permasalahan izin belajar dosen, dikotomi PTN/PTS serta revisi UU Sisdiknas yang tertutup dan digitalisasi kampus yang menantang. Selain itu, RPPP ke-1 ini juga bertujuan mendengarkan sharing best practice PTS terbaik sehingga bisa membangun PT menjadi unggul.
Budi-sapaan akrabnya, melanjutkan segala permasalahan yang akan dibahas dalam Rembuk Nasional dan RPPP ke-1 untuk dicarikan solusinya. "Kita akan mencari solusi dan kita akan sampaikan kepada Presiden, Kemendikbud Ristek dan Komisi X," ujar dia.
Pada kesempatan itu, Budi menyebut pihaknya juga akan menjadikan 2 Juli sebagai Hari Kebangkitan PTS.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, pada kesempatan itu menjelaskan bahwa perkembangan pendidikan berbeda, antara dulu, saat ini dan ke depannya. Karena itu menjadi tanggung jawab bersama untuk memajukan pendidikan nasional.
Ia juga setuju jika pemerintah harus melibatkan partisipasi aktif dari APTISI sebagai organisasi besar dan pimpinan PTS dalam membahas berbagai kebijakan pendidikan di Indonesia. Terlebih, PTS saat ini jumlahnya lebih banyak dari PTN. Pelibatan APTISI diharapkan melahirkan kebijakan yang lebih akomodatif, berkualitas seuai tuntutan perkembangan zaman.
tulis komentar anda