Tahapan Pesta Demokrasi 2024 Dimulai, KPU Maros Siapkan Kekuatan Penuh
Rabu, 15 Juni 2022 - 11:35 WIB
Masa kampanye akan dilakukan 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. "Masa tenang 11 hingga 13 Februari 2023," ucapnya.
Sementara pemungutan suara dan perhitungan suara jatuh pada 14 Februari 2024. Hasil rekapitulasi perhitungan suara diumumkan 15 Februari 2024.
"Untuk penetapan hasil pemilu, nantinya akan dilaksanakan paling lambat tiga hari usai proses pemungutan suara," tambahanya.
Pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten.
"DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten. DPR dan DPD pada 1 Oktober 2024, dan Presiden dan Wakilnya pada 20 Oktober 2024," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, kata Rizal, Kemendagri menyampaikan kepada seluruh pihak untuk membantu menyukseskan Pemilu serentak 2024 nanti.
"Mulai dari pemerintah pusat sampai daerah bahkan seluruh masyarakat," tambahnya.
KPU juga diminta untuk bekerja maksimal dalam menjalankan tahapan sehingga dapat menjadikan Pemilu Indonesia yang menjadi rujukan pemilu dunia. Serta mempertahakan tingkat partisipasi pemilih yang angkanya mencapai 81 persen.
Sementara itu, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari menambahkan Pemilu dan pemilihan merupakan arena konflik politik yang dilegalkan untuk merebut kekuasaan demi tercapainya cita-cita luhur bangsa dalam bingkai NKRI.
Menurutnya, pemilu adalah musyawarah besar rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin bangsa yang akan membawa kesejahteraan rakyat.
"Sehingga pemilu menjadi sarana rakyat mewujudkan kedaulatan dalam sistem demokrasi," tutupnya.
Sementara pemungutan suara dan perhitungan suara jatuh pada 14 Februari 2024. Hasil rekapitulasi perhitungan suara diumumkan 15 Februari 2024.
"Untuk penetapan hasil pemilu, nantinya akan dilaksanakan paling lambat tiga hari usai proses pemungutan suara," tambahanya.
Pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten.
"DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten. DPR dan DPD pada 1 Oktober 2024, dan Presiden dan Wakilnya pada 20 Oktober 2024," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, kata Rizal, Kemendagri menyampaikan kepada seluruh pihak untuk membantu menyukseskan Pemilu serentak 2024 nanti.
"Mulai dari pemerintah pusat sampai daerah bahkan seluruh masyarakat," tambahnya.
KPU juga diminta untuk bekerja maksimal dalam menjalankan tahapan sehingga dapat menjadikan Pemilu Indonesia yang menjadi rujukan pemilu dunia. Serta mempertahakan tingkat partisipasi pemilih yang angkanya mencapai 81 persen.
Sementara itu, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari menambahkan Pemilu dan pemilihan merupakan arena konflik politik yang dilegalkan untuk merebut kekuasaan demi tercapainya cita-cita luhur bangsa dalam bingkai NKRI.
Menurutnya, pemilu adalah musyawarah besar rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin bangsa yang akan membawa kesejahteraan rakyat.
"Sehingga pemilu menjadi sarana rakyat mewujudkan kedaulatan dalam sistem demokrasi," tutupnya.
tulis komentar anda