Perombakan Komposisi Pejabat BUMD Makassar Terkesan Dipaksakan

Penetapan direksi dan dewan pengawas BUMD harus memiliki acuan. Jika tidak, maka akan menjadi masalah di kemudian hari.

Jika pun acuannya belum ada, menurutnya pemerintah kota perlu berkompromi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Lebih jauh, Ali tak menampik jika BUMD kerap dijadikan sebagai tempat untuk mengakomodir kepentingan politik, dalam artian mengakomodir di luar posisi struktural.



"Kalau pendukung yang PNS kan dikasih jabatan PNS saja, tetapi yang di luar ini jalurnya cuma dua. Kalau bukan tenaga ahli, tentu jadi direksi di BUMD," ujarnya.

Maka tak heran, sebutnya, jika mereka yang mengisi jabatan di BUMD rata-rata justru berlatar belakang politik, bukan kalangan profesional.

"Saya rasa di manapun itu hampir selalu begitu. Di Pemprov dulu yang Perusda polanya sama," katanya.

Pada akhirnya, masyarakat sendiri tidak bisa berharap banyak dari BUMD . Hal itu pun menunjukkan political will yang ada lebih mengakomodasi jaringan-jaringan yang terhubung.

Meski sudah menjadi rahasia umum, ia menuturkan perlu adanya landasan yang jelas. Pun terkait profesionalitas sosok pejabat.

"Apalagi, Perusda mengayomi kepentingan banyak orang, kepentingan publik," pungkasnya.