Retribusi Parkir Bocor, Dewan Segera Panggil Bupati Wajo
Senin, 22 Juni 2020 - 17:42 WIB
WAJO - Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Wajo disebut tidak transparan mengelola retribusi parkir di wilayah Kabupaten Wajo. Akibatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor inipun mengalami kebocoran.
Baca : DPRD Wajo Bakal Panggil Dishub untuk Bahas Kebocoran PAD Parkir
Komisi III DPRD Wajo sendiri telah menggelar rapat bersama Dishub guna membahas kebocoran tersebut. Hanya saja dewan tampaknya tak puas, sehingga ingin langsung berbicara dengan Bupati Wajo, Amran Mahmud.
"Aneh juga Dishub sebagai pengelola distribusi parkir tidak mempunyai data realisasi, ini berbahaya, sebab kalau tidak transparan PAD akan mengalami kebocoran," ungkap anggota Komisi III DPRD Wajo, Mustafa kepada SINDOnews. Baca Juga : PDAM Wajo Disebut Menguras APBD dan Hanya Jadi Beban Pemerintah
Ia mengatakan, Dihub Kabupaten Wajo sebagai mitra kerja Komisi III juga tidak mampu memberikan dan menggambarkan secara rinci realisasi PAD dari sektor retribusi parkir.
Menanggapi keinginan DPRD Wajo, Bupati Wajo, Amran Mahmud, yang dikonfirmasi belum memberikan jawaban. Pesan Whatsapp yang dikirimkan terkait rencana RDP soal kebocoran PAD di sektor retribusi parkir, tidak ditanggapi.
Lihat Juga: Ganjar Pranowo Calon Presiden 2024 Menyoroti Biaya Retribusi Pedagang di Sejumlah Pasar Jakarta
Baca : DPRD Wajo Bakal Panggil Dishub untuk Bahas Kebocoran PAD Parkir
Komisi III DPRD Wajo sendiri telah menggelar rapat bersama Dishub guna membahas kebocoran tersebut. Hanya saja dewan tampaknya tak puas, sehingga ingin langsung berbicara dengan Bupati Wajo, Amran Mahmud.
"Aneh juga Dishub sebagai pengelola distribusi parkir tidak mempunyai data realisasi, ini berbahaya, sebab kalau tidak transparan PAD akan mengalami kebocoran," ungkap anggota Komisi III DPRD Wajo, Mustafa kepada SINDOnews. Baca Juga : PDAM Wajo Disebut Menguras APBD dan Hanya Jadi Beban Pemerintah
Ia mengatakan, Dihub Kabupaten Wajo sebagai mitra kerja Komisi III juga tidak mampu memberikan dan menggambarkan secara rinci realisasi PAD dari sektor retribusi parkir.
Menanggapi keinginan DPRD Wajo, Bupati Wajo, Amran Mahmud, yang dikonfirmasi belum memberikan jawaban. Pesan Whatsapp yang dikirimkan terkait rencana RDP soal kebocoran PAD di sektor retribusi parkir, tidak ditanggapi.
Lihat Juga: Ganjar Pranowo Calon Presiden 2024 Menyoroti Biaya Retribusi Pedagang di Sejumlah Pasar Jakarta
(sri)
tulis komentar anda