Pengamat: Partisipasi Pilkada Serentak Sumsel 2020 Berpotensi Menurun
Jum'at, 19 Juni 2020 - 14:43 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews/dok
PALEMBANG - Pengamat Sosial dan Politik Sumsel Bagindo Togar Butar-Butar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel jangan terlalu percaya diri menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tujuh daerah di akhir tahun 2020 mendatang.
Menurutnya, menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi tidak selaras dengan upaya pemerintah dalam upaya menangani dan mencegah penyebaran virus Corona.
Apalagi, hingga saat ini curva kasus positif COVID-19 di Sumsel belum menunjukkan penurunan.
"Masih banyak bidang lain yang bisa dinormalisasikan, bahkan persiapan menuju new normal itu sendiri tidak sebentar dan bisa memakan waktu 3 sampai 6 bulan. Sementara pilkada sudah didesak pada bulan Desember ini," ujarnya saat diwawancarai SINDOnews.
Bagindo menilai, seharusnya KPU pusat juga memberikan pertimbangan rasional kepada KPU di daerah yang berdasarkan kajian dari akademik, bahwa penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 belum tepat untuk dilaksakan.
"Seharusnya tunggu dulu penjelasan dan kepastian dari BNPB dan Kemenkes RI, karena acuannya dari sana. Jadi tidak usah mengacu soal Pilkada. Persoalan lain saja semuanya ditunda karena masyarakat menganggap Pilkada ini tidak begitu penting ditengah pandemi COVID-19," tuturnya.
Menurutnya, menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi tidak selaras dengan upaya pemerintah dalam upaya menangani dan mencegah penyebaran virus Corona.
Apalagi, hingga saat ini curva kasus positif COVID-19 di Sumsel belum menunjukkan penurunan.
"Masih banyak bidang lain yang bisa dinormalisasikan, bahkan persiapan menuju new normal itu sendiri tidak sebentar dan bisa memakan waktu 3 sampai 6 bulan. Sementara pilkada sudah didesak pada bulan Desember ini," ujarnya saat diwawancarai SINDOnews.
Bagindo menilai, seharusnya KPU pusat juga memberikan pertimbangan rasional kepada KPU di daerah yang berdasarkan kajian dari akademik, bahwa penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 belum tepat untuk dilaksakan.
"Seharusnya tunggu dulu penjelasan dan kepastian dari BNPB dan Kemenkes RI, karena acuannya dari sana. Jadi tidak usah mengacu soal Pilkada. Persoalan lain saja semuanya ditunda karena masyarakat menganggap Pilkada ini tidak begitu penting ditengah pandemi COVID-19," tuturnya.
Lihat Juga :