Aksi Bersama Cegah Stunting Berpotensi Turunkan Angka di 8 Provinsi Percontohan
Senin, 04 April 2022 - 20:21 WIB
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penyelenggara dari program percepatan penurunan stunting ini adalah kementerian, lembaga pemerintah daerah, tingkat provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pemerintah desa yang bersama-sama secara vertikal maupun horisontal melibatkan dunia usaha, pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya dalam upaya mengisi ruang-ruang yang sesuai dengan kemampuan.
Dr. Paudah, M. Si, Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dirjen Pemerintah Desa menegaskan pencegahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan perlu kerjasama berbagai pihak. “Diperlukan upaya duduk bersama antara pemerintah daerah dan desa karena yang perlu ditekankan adalah tentang bagaimana peran desa dan sasaran intervensinya,” tambah Paudah.
Sementara Gatut Sunu Wibowo, SE, Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung memaparkan bahwa Kabupaten Tulungagung telah mendorong peran perangkat lintas sektor dalam penanganan stunting dalam upaya mengintegrasi fungsi satu sama lain.
Baca: Tangis Ibu Korban Diksar Maut Menwa UNS Pecah di PN Solo saat Terdakwa Divonis 2 Tahun Penjara.
Selain itu, Pemerintah daerah Tulungagung juga alami peningkatan dukungan anggaran dari APBD maupun APBN untuk penanganan stunting. Pemerintah daerah juga mendorong kemitraan dunia usaha atau ormas LSM dalam penanganan stunting.
“Dari hasil kerja sama lintas sektor, angka stunting kabupaten Tulungagung mengalami penurunan, pada bulan September 2021 sebesar 4,52%, pada bulan Januari 2022 turun menjadi 4%. Ini juga imbas baik dari intervensi birokrasi pilot project HIPPG yang kemudian menunjukkan tren baik pada beberapa lokasi yang ditunjuk. Jumlah balita stunting di desa Macanbang kecamatan Gondang, dari 14 balita yang telah ditangani, 4 balita telah sembuh dan 10 balita lainnya masih dalam tahap penanganan lanjutan,” jelas Gatut Sunu Wibowo.
Senada dengan Gatut Sunu, Sutimin, Plt. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur mengungkapkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Timur melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk kelompok masyarakat peduli stunting.
“Perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar locus stunting, melalui program CSR nya memberikan pemberian makanan tambahan untuk peningkatan gizi anak. Hal ini membuktikan bahwa seluruh pihak memiliki peran dan keterlibatan yang strategis termasuk dari sisi korporasi.” jelas Sutimin. Baca Juga: Ridwan Kamil: Vonis Mati Herry Wirawan Sudah Penuhi Rasa Keadilan.
Menekan angka stunting merupakan upaya besar yang harus dikerjakan oleh semua pihak. Tentunya sulit bagi daerah jika hanya mengandalkan satu pihak saja. Oleh karena itu, ide dan gagasan serta pelibatan semua stakeholder mulai dari perguruan tinggi, hingga perusahaan dan pihak swasta untuk mau turun dan terlibat mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting, di antaranya edukasi dan intervensi akan akses nutrisi, ketersediaan air bersih, dan angka pernikahan dini yang masih tinggi.
Dr. Paudah, M. Si, Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dirjen Pemerintah Desa menegaskan pencegahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan perlu kerjasama berbagai pihak. “Diperlukan upaya duduk bersama antara pemerintah daerah dan desa karena yang perlu ditekankan adalah tentang bagaimana peran desa dan sasaran intervensinya,” tambah Paudah.
Sementara Gatut Sunu Wibowo, SE, Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung memaparkan bahwa Kabupaten Tulungagung telah mendorong peran perangkat lintas sektor dalam penanganan stunting dalam upaya mengintegrasi fungsi satu sama lain.
Baca: Tangis Ibu Korban Diksar Maut Menwa UNS Pecah di PN Solo saat Terdakwa Divonis 2 Tahun Penjara.
Selain itu, Pemerintah daerah Tulungagung juga alami peningkatan dukungan anggaran dari APBD maupun APBN untuk penanganan stunting. Pemerintah daerah juga mendorong kemitraan dunia usaha atau ormas LSM dalam penanganan stunting.
“Dari hasil kerja sama lintas sektor, angka stunting kabupaten Tulungagung mengalami penurunan, pada bulan September 2021 sebesar 4,52%, pada bulan Januari 2022 turun menjadi 4%. Ini juga imbas baik dari intervensi birokrasi pilot project HIPPG yang kemudian menunjukkan tren baik pada beberapa lokasi yang ditunjuk. Jumlah balita stunting di desa Macanbang kecamatan Gondang, dari 14 balita yang telah ditangani, 4 balita telah sembuh dan 10 balita lainnya masih dalam tahap penanganan lanjutan,” jelas Gatut Sunu Wibowo.
Senada dengan Gatut Sunu, Sutimin, Plt. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur mengungkapkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Timur melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk kelompok masyarakat peduli stunting.
“Perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar locus stunting, melalui program CSR nya memberikan pemberian makanan tambahan untuk peningkatan gizi anak. Hal ini membuktikan bahwa seluruh pihak memiliki peran dan keterlibatan yang strategis termasuk dari sisi korporasi.” jelas Sutimin. Baca Juga: Ridwan Kamil: Vonis Mati Herry Wirawan Sudah Penuhi Rasa Keadilan.
Menekan angka stunting merupakan upaya besar yang harus dikerjakan oleh semua pihak. Tentunya sulit bagi daerah jika hanya mengandalkan satu pihak saja. Oleh karena itu, ide dan gagasan serta pelibatan semua stakeholder mulai dari perguruan tinggi, hingga perusahaan dan pihak swasta untuk mau turun dan terlibat mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting, di antaranya edukasi dan intervensi akan akses nutrisi, ketersediaan air bersih, dan angka pernikahan dini yang masih tinggi.
(nag)
tulis komentar anda