Bupati Jayapura Presentasi Rencana Pusat Strategi Nasional Jayapura
Kamis, 27 Januari 2022 - 20:06 WIB
Ia juga menyatakan pemindahan ibu kota bukanlah hal yang baru. "Persoalan perencanaan ini kan sudah dibicarakan di tingkat kabinet eranya presiden SBY dan saat itu juga sudah disetujui. Makanya ring road jalan, pelabuhan petikemas Depapre jalan. Namun ini tidak didukung oleh banyak pihak, termasuk pemerintah provinsi dan lain sebagainya. Jalan provinsi yang menghubungkan kawasan-kawasan itu terbengkalai juga," sambung Bupati Jayapura dua periode tersebut.
Ia juga mengatakan, dalam rencana pembangunan nasional, itu ada dua kawasan strategi di Papua yang masuk dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yakni, di bagian selatan dan utara Jayapura.
"Oleh karena itu, kita harus pro aktif untuk memberikan informasi kepada pemerintah pusat. Ini program nasional, tapi seperti apa itu harus kita tawarkan ke pemerintah pusat. Bahwa, ini perencanaannya sudah ada dan ini juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Maka itu, kita harus percepat. Apalagi Inpres nomor 9 tahun 2020 yang berbicara tentang percepatan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Hal itu juga merupakan perintah kepada semua kementerian/lembaga, termasuk didalamnya gubernur dan bupati/walikota," ujarnya.
Untuk itu, kata Mathius, rencana pembangunan ini harus didorong cepat dan pihaknya merasa bersyukur, karena dari pihak legislatif telah membentuk panitia khusus (Pansus) mengenai pemindahan kota baru.
"Maka itu, kami dari pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada DPR dengan pembentukan (Pansus) itu. Sehingga ini juga bisa di kawal lagi oleh rekan-rekan dari DPR untuk langkah-langkah ke depan. Ini barang besar, dan tidak mungkin diselesaikan dalam waktu satu dua tahun. Tetapi, yang penting masuk dulu untuk memastikan data-data di dalam rencana induk kesejahteraan Papua dan Papua Barat," tukasnya. (Irf)
Ia juga mengatakan, dalam rencana pembangunan nasional, itu ada dua kawasan strategi di Papua yang masuk dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yakni, di bagian selatan dan utara Jayapura.
"Oleh karena itu, kita harus pro aktif untuk memberikan informasi kepada pemerintah pusat. Ini program nasional, tapi seperti apa itu harus kita tawarkan ke pemerintah pusat. Bahwa, ini perencanaannya sudah ada dan ini juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Maka itu, kita harus percepat. Apalagi Inpres nomor 9 tahun 2020 yang berbicara tentang percepatan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Hal itu juga merupakan perintah kepada semua kementerian/lembaga, termasuk didalamnya gubernur dan bupati/walikota," ujarnya.
Untuk itu, kata Mathius, rencana pembangunan ini harus didorong cepat dan pihaknya merasa bersyukur, karena dari pihak legislatif telah membentuk panitia khusus (Pansus) mengenai pemindahan kota baru.
"Maka itu, kami dari pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada DPR dengan pembentukan (Pansus) itu. Sehingga ini juga bisa di kawal lagi oleh rekan-rekan dari DPR untuk langkah-langkah ke depan. Ini barang besar, dan tidak mungkin diselesaikan dalam waktu satu dua tahun. Tetapi, yang penting masuk dulu untuk memastikan data-data di dalam rencana induk kesejahteraan Papua dan Papua Barat," tukasnya. (Irf)
(atk)
Lihat Juga :