Bupati Jayapura Presentasi Rencana Pusat Strategi Nasional Jayapura
Kamis, 27 Januari 2022 - 20:06 WIB
loading...
Foto bersama Bupati Jayapura Mathius Awoitauw dan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo beserta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jayapura usai presentasi.
A
A
A
JAYAPURA - Dalam rangka pembangunan nasional, ada dua kawasan strategi di Papua yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yaitu, bagian selatan dan utara Jayapura.
Hal ini dinyatakan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw saat presentasi di hadapan pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jayapura. Presentasi dilakukan di Ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (24/1/2022).
Di hadapan pimpinan dan sejumlah anggota DPR tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Jayapura itu menjelaskan terkait rencana pusat strategi nasional di Bumi Khenambay Umbay. Yakni, terkait rencana kota baru dan pemindahan ibukota Kabupaten Jayapura.
"Dengan adanya bencana-bencana yang luar biasa sejak 2019 lalu dan juga tahun-tahun sebelumnya. Jadi, kita di Kota Sentani ini panen terus untuk situasi yang tidak aman. Dan, dari segi geologi, kajian-kajian itu sudah diperingatkan. Bahwa kawasan (Kota Sentani) ini ancaman bencana permanen dari kawasan Cagar Alam Cycloop," ujar Mathius kepada sejumlah wartawan usai dirinya melakukan presentasi tersebut, Senin (24/1/2022) sore.
Mathius juga mengatakan, pemerintah harus merencanakan bagaimana mengantisipasi ancaman (bencana) permanen itu. Sekarang ini kan perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana.
"Sudah diperingatkan jangan bangun terus di sini, kita sudah harus ambil langkah-langkah bagaimana untuk membangun kota di tempat yang baru. Kawasan ini kan sudah direncanakan beberapa tahun atau mungkin 20 tahun lalu oleh pemerintah provinsi. Bahwa, ada kawasan kota baru, kemudian ada kawasan industri, juga ada kawasan pelabuhan petikemas Depapre dan Bandara Sentani," katanya.
Ia juga menyatakan pemindahan ibu kota bukanlah hal yang baru. "Persoalan perencanaan ini kan sudah dibicarakan di tingkat kabinet eranya presiden SBY dan saat itu juga sudah disetujui. Makanya ring road jalan, pelabuhan petikemas Depapre jalan. Namun ini tidak didukung oleh banyak pihak, termasuk pemerintah provinsi dan lain sebagainya. Jalan provinsi yang menghubungkan kawasan-kawasan itu terbengkalai juga," sambung Bupati Jayapura dua periode tersebut.
Ia juga mengatakan, dalam rencana pembangunan nasional, itu ada dua kawasan strategi di Papua yang masuk dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yakni, di bagian selatan dan utara Jayapura.
"Oleh karena itu, kita harus pro aktif untuk memberikan informasi kepada pemerintah pusat. Ini program nasional, tapi seperti apa itu harus kita tawarkan ke pemerintah pusat. Bahwa, ini perencanaannya sudah ada dan ini juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Maka itu, kita harus percepat. Apalagi Inpres nomor 9 tahun 2020 yang berbicara tentang percepatan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Hal itu juga merupakan perintah kepada semua kementerian/lembaga, termasuk didalamnya gubernur dan bupati/walikota," ujarnya.
Untuk itu, kata Mathius, rencana pembangunan ini harus didorong cepat dan pihaknya merasa bersyukur, karena dari pihak legislatif telah membentuk panitia khusus (Pansus) mengenai pemindahan kota baru.
"Maka itu, kami dari pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada DPR dengan pembentukan (Pansus) itu. Sehingga ini juga bisa di kawal lagi oleh rekan-rekan dari DPR untuk langkah-langkah ke depan. Ini barang besar, dan tidak mungkin diselesaikan dalam waktu satu dua tahun. Tetapi, yang penting masuk dulu untuk memastikan data-data di dalam rencana induk kesejahteraan Papua dan Papua Barat," tukasnya. (Irf)
Hal ini dinyatakan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw saat presentasi di hadapan pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jayapura. Presentasi dilakukan di Ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (24/1/2022).
Di hadapan pimpinan dan sejumlah anggota DPR tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Jayapura itu menjelaskan terkait rencana pusat strategi nasional di Bumi Khenambay Umbay. Yakni, terkait rencana kota baru dan pemindahan ibukota Kabupaten Jayapura.
"Dengan adanya bencana-bencana yang luar biasa sejak 2019 lalu dan juga tahun-tahun sebelumnya. Jadi, kita di Kota Sentani ini panen terus untuk situasi yang tidak aman. Dan, dari segi geologi, kajian-kajian itu sudah diperingatkan. Bahwa kawasan (Kota Sentani) ini ancaman bencana permanen dari kawasan Cagar Alam Cycloop," ujar Mathius kepada sejumlah wartawan usai dirinya melakukan presentasi tersebut, Senin (24/1/2022) sore.
Mathius juga mengatakan, pemerintah harus merencanakan bagaimana mengantisipasi ancaman (bencana) permanen itu. Sekarang ini kan perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana.
"Sudah diperingatkan jangan bangun terus di sini, kita sudah harus ambil langkah-langkah bagaimana untuk membangun kota di tempat yang baru. Kawasan ini kan sudah direncanakan beberapa tahun atau mungkin 20 tahun lalu oleh pemerintah provinsi. Bahwa, ada kawasan kota baru, kemudian ada kawasan industri, juga ada kawasan pelabuhan petikemas Depapre dan Bandara Sentani," katanya.
Ia juga menyatakan pemindahan ibu kota bukanlah hal yang baru. "Persoalan perencanaan ini kan sudah dibicarakan di tingkat kabinet eranya presiden SBY dan saat itu juga sudah disetujui. Makanya ring road jalan, pelabuhan petikemas Depapre jalan. Namun ini tidak didukung oleh banyak pihak, termasuk pemerintah provinsi dan lain sebagainya. Jalan provinsi yang menghubungkan kawasan-kawasan itu terbengkalai juga," sambung Bupati Jayapura dua periode tersebut.
Ia juga mengatakan, dalam rencana pembangunan nasional, itu ada dua kawasan strategi di Papua yang masuk dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yakni, di bagian selatan dan utara Jayapura.
"Oleh karena itu, kita harus pro aktif untuk memberikan informasi kepada pemerintah pusat. Ini program nasional, tapi seperti apa itu harus kita tawarkan ke pemerintah pusat. Bahwa, ini perencanaannya sudah ada dan ini juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Maka itu, kita harus percepat. Apalagi Inpres nomor 9 tahun 2020 yang berbicara tentang percepatan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Hal itu juga merupakan perintah kepada semua kementerian/lembaga, termasuk didalamnya gubernur dan bupati/walikota," ujarnya.
Untuk itu, kata Mathius, rencana pembangunan ini harus didorong cepat dan pihaknya merasa bersyukur, karena dari pihak legislatif telah membentuk panitia khusus (Pansus) mengenai pemindahan kota baru.
"Maka itu, kami dari pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada DPR dengan pembentukan (Pansus) itu. Sehingga ini juga bisa di kawal lagi oleh rekan-rekan dari DPR untuk langkah-langkah ke depan. Ini barang besar, dan tidak mungkin diselesaikan dalam waktu satu dua tahun. Tetapi, yang penting masuk dulu untuk memastikan data-data di dalam rencana induk kesejahteraan Papua dan Papua Barat," tukasnya. (Irf)
(atk)
Lihat Juga :
