Kebijakan Pemkab Pangandaran Salurkan Sembako Dinilai Tepat

Sayangnya, hal tersebut tidak diikuti dengan komunikasi yang baik dari pemerintah, sehingga tidak dipahami masyarakat, khususnya terkait kriteria warga yang berhak menjadi penerima bantuan. ”Akibatnya masyarakat banyak meluapkan aspirasinya melalui postingan status di media sosial. Padahal ini malah bisa memancing situasi saling buli antara nitizen satu dengan yang lainnya," tambah Aos.

Aos menilai, berkoar di media sosial berkata belum kebagian voucher beras dan sembako merupakan perilaku mempermalukan diri sendiri. Toh, Pemkab Pangandaran akan bertanggungjawab jika ada masyarakat yang belum mendapatkan voucher beras dan sembako denga cara akan melakukan pendataan ulang.

"Harusnya masyarakat menempuh prosedur lapor ke RT, RW, Kepala Dusun dan perangkat Desa jika memang belum ada yang mendapat bagian voucher beras dan sembako. Karena mereka membaca berita itu hanya judul saja, rata-rata jadinya gagal paham," jelas Aos.