Indonesia Jadi Perhatian Dunia Terkait Lingkungan dan Hutan
Sabtu, 06 Juni 2020 - 17:50 WIB
Menteri LHK, Siti Nurbaya, ketika berbicara pada sesi penutupan GLF Bonn 2020 Digital Summit yang dilaksanakan Jumat 5 Juni 2020 tengah malam, melalui video conference. Foto/Istimewa
JAKARTA - Dalam menangani pandemi Covid-19 atau virus Corona, pemerintah Indonesia memutuskan melakukan refocussing anggaran nasional untuk jaring pengaman sosial dan melindungi rakyat dengan menyediakan fasilitas kesehatan, pasokan makanan, serta stimulus ekonomi bagi yang terdampak Corona.
Dalam kondisi ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada konteks tema diskusi 'Global Landscape Forum 2020', tetap melangkah bekerja melindungi hutan dari perambahan dan terus meningkatkan langkah penegakan hukum. (Baca: Menteri LHK Sebut Deforestasi di Indonesia Menurun Tajam )
Hal ini dikatakan Menteri LHK, Siti Nurbaya, ketika berbicara pada sesi penutupan Global Landscapes Forum (GLF) Bonn 2020 Digital Summit yang dilaksanakan Jum'at 5 Juni 2020 menjelang tengah malam Waktu Indonesia Barat (WIB) melalui video conference.
"Indonesia terus berupaya menjaga kawasan dan lingkungan sebaik-baiknya dan upaya terhindar dari ekosida (ecocide) dan di sisi lain mendorong prinsip keadilan restorative (restorative justice)," ujar Siti Nurbaya dalam siaran pers, Sabtu (6/6/2020).
Sesi penutupan yang bertajuk Building the Future We Want-Green Recovery from Covid-19 ini menyoroti peluang langkah stimulus dan reformasi kebijakan untuk mendukung ekonomi hijau dan solusi berbasis alam, menjelaskan langkah-langkah prioritas untuk 'building back better' dari keterpurukan akibat pandemi serta mengeksplorasi hubungan antara pemulihan berkelanjutan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati.
Lebih lanjut kata Siti Nurbaya, sebagai upaya Indonesia untuk meningkatkan sumber daya alam dan lingkungan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, dan upaya ini serta pembaruan masih terus dilakukan.
"Komitmen dan upaya kami bahkan lebih kuat dari sebelumnya, termasuk pengaturan carbon pricing yang sedang dalam godokan dan segera dibahas pada tingkat rapat kabinet," katanya. (Baca juga: KLHK dan Universitas Brawijaya Kerja Sama dalam Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan )
Menurutnya, penerimaan dari carbon akan identik dan selaras dengan langkah-langkah green econony hang dijalankan oleh suatu negara, sebagaimana ditegaskan Prof Esward Barbier.
"Ketika FAO memperingatkan dunia tentang kelangkaan pangan karena Covid-19, maka negara-negara berusaha mengembangkan lahan yang subur untuk tanaman pangan. Namun, praktik pertanian di zona ekologis yang rentan harus dikelola dengan baik ketika itu tidak dapat dihindari," tegas Siti Nurbaya.
Dalam kondisi ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada konteks tema diskusi 'Global Landscape Forum 2020', tetap melangkah bekerja melindungi hutan dari perambahan dan terus meningkatkan langkah penegakan hukum. (Baca: Menteri LHK Sebut Deforestasi di Indonesia Menurun Tajam )
Hal ini dikatakan Menteri LHK, Siti Nurbaya, ketika berbicara pada sesi penutupan Global Landscapes Forum (GLF) Bonn 2020 Digital Summit yang dilaksanakan Jum'at 5 Juni 2020 menjelang tengah malam Waktu Indonesia Barat (WIB) melalui video conference.
"Indonesia terus berupaya menjaga kawasan dan lingkungan sebaik-baiknya dan upaya terhindar dari ekosida (ecocide) dan di sisi lain mendorong prinsip keadilan restorative (restorative justice)," ujar Siti Nurbaya dalam siaran pers, Sabtu (6/6/2020).
Sesi penutupan yang bertajuk Building the Future We Want-Green Recovery from Covid-19 ini menyoroti peluang langkah stimulus dan reformasi kebijakan untuk mendukung ekonomi hijau dan solusi berbasis alam, menjelaskan langkah-langkah prioritas untuk 'building back better' dari keterpurukan akibat pandemi serta mengeksplorasi hubungan antara pemulihan berkelanjutan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati.
Lebih lanjut kata Siti Nurbaya, sebagai upaya Indonesia untuk meningkatkan sumber daya alam dan lingkungan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, dan upaya ini serta pembaruan masih terus dilakukan.
"Komitmen dan upaya kami bahkan lebih kuat dari sebelumnya, termasuk pengaturan carbon pricing yang sedang dalam godokan dan segera dibahas pada tingkat rapat kabinet," katanya. (Baca juga: KLHK dan Universitas Brawijaya Kerja Sama dalam Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan )
Menurutnya, penerimaan dari carbon akan identik dan selaras dengan langkah-langkah green econony hang dijalankan oleh suatu negara, sebagaimana ditegaskan Prof Esward Barbier.
"Ketika FAO memperingatkan dunia tentang kelangkaan pangan karena Covid-19, maka negara-negara berusaha mengembangkan lahan yang subur untuk tanaman pangan. Namun, praktik pertanian di zona ekologis yang rentan harus dikelola dengan baik ketika itu tidak dapat dihindari," tegas Siti Nurbaya.
tulis komentar anda