Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Banda Aceh, Satu-Satunya di Aceh Miliki Mal Pelayanan Publik

Menurut mantan Ketua MUI itu, akhir dari pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Pelayanan yang baik juga akan mengurangi praktik korupsi. Kemudian upaya pengentasan kemiskinan harus diiringi dengan pemberdayaan ekonomi, terutama kepada usaha mikro, seperti usaha rumah tangga. “Salah satu pelayanan publik yang baik adalah memberi pendampingan kepada UMKM,” kata Ma’ruf.

Usai mengikuti rakor dengan wapres, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyatakan siap untuk berbagi best practice dalam pendirian MPP kepada daerah lain di Indonesia. “Kami siap melayani daerah lain untuk mengadopsi MPP Banda Aceh yang telah diapresiasi oleh Menpan Reformasi dan Birokrasi sebagai MPP terbaik di Sumatra saat ini,” ucap Aminullah.

MPP Banda Aceh sendiri, ungkap wali kota, sudah terkoneksi dengan 31 kantor atau instansi dengan jumlah layanan 111 jenis. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat 2021, MPP Banda Aceh yang terletak di lantai III Pasar Aceh mendapat nilai 90, 56 atau sangat baik.

Menurut Aminullah, MPP Banda Aceh sangat representatif dan strategis lokasinya, yakni di Pasar Aceh, pusat pasar/perbelanjaan terbesar di Aceh. Tempatnya sangat luas dan memuat beragam layanan perizinan dan non perizinan bagi masyarakat. "Dulunya, lantai tiga Pasar Aceh itu sempat terlantar, namun begitu kita buka MPP langsung ramai kembali dan berdampak positif bagi para pedagang di sana,” katanya.

Menjawab tentang amanat wapres soal pemberdayaan UMKM, Aminullah telah mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro Mahirah Muamalah Syariah (MMS) untuk memberi bantuan permodalan kepada pegusaha kecil. “Tujuan utamanya untuk mendongkrak UMKM dan memberantas rentenir UMKM yang dulu banyak mencekik leher rakyat kecil,” ujarnya.