Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Banda Aceh, Satu-Satunya di Aceh Miliki Mal Pelayanan Publik
Kamis, 18 November 2021 - 17:18 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma’ruf Amin berharap tata kelola birokrasi di Aceh terus menuju ke arah yang lebih baik, sehingga tercipta pelayanan publik yang berkualitas.
BANDA ACEH - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma’ruf Amin berharap tata kelola birokrasi di Aceh terus menuju ke arah yang lebih baik, sehingga tercipta pelayanan publik yang berkualitas. “Salah satu fokus kerja pemerintah adalah akselerasi reformasi birokrasi,” ujarnya.
Ma’ruf Amin mengatakan hal itu saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik bersama Forkopimda Aceh dan bupati/wali kota se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/11/2021).
Wapres Ma’ruf mengatakan, dinamika masyarakat saat ini menuntut pelayanan publik yang cepat dan mudah serta terukur. Pelayanan publik harus semakin sederhana dan kompetitif seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi. “Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP). Pembangunan ini sudah diatur melalui Peraturan Presiden,” katanya.
Figur nomor dua di negara ini juga menyebutkan, di seluruh Indonesia, baru terdapat 45 MPP yang beroperasi. Ia pun mengapresiasi karena di Aceh sendiri, baru Kota Banda Aceh yang memiliki Mal Pelayanan Publik. Ia mengatakan, sesuai amanat Peraturan Presiden, pendirian MPP perlu terus didorong. “Saya juga berharap kualitas aparatur penyelenggara terus ditingkatkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Ma’ruf.
Menurut mantan Ketua MUI itu, akhir dari pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Pelayanan yang baik juga akan mengurangi praktik korupsi. Kemudian upaya pengentasan kemiskinan harus diiringi dengan pemberdayaan ekonomi, terutama kepada usaha mikro, seperti usaha rumah tangga. “Salah satu pelayanan publik yang baik adalah memberi pendampingan kepada UMKM,” kata Ma’ruf.
Usai mengikuti rakor dengan wapres, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyatakan siap untuk berbagi best practice dalam pendirian MPP kepada daerah lain di Indonesia. “Kami siap melayani daerah lain untuk mengadopsi MPP Banda Aceh yang telah diapresiasi oleh Menpan Reformasi dan Birokrasi sebagai MPP terbaik di Sumatra saat ini,” ucap Aminullah.
MPP Banda Aceh sendiri, ungkap wali kota, sudah terkoneksi dengan 31 kantor atau instansi dengan jumlah layanan 111 jenis. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat 2021, MPP Banda Aceh yang terletak di lantai III Pasar Aceh mendapat nilai 90, 56 atau sangat baik.
Menurut Aminullah, MPP Banda Aceh sangat representatif dan strategis lokasinya, yakni di Pasar Aceh, pusat pasar/perbelanjaan terbesar di Aceh. Tempatnya sangat luas dan memuat beragam layanan perizinan dan non perizinan bagi masyarakat. "Dulunya, lantai tiga Pasar Aceh itu sempat terlantar, namun begitu kita buka MPP langsung ramai kembali dan berdampak positif bagi para pedagang di sana,” katanya.
Menjawab tentang amanat wapres soal pemberdayaan UMKM, Aminullah telah mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro Mahirah Muamalah Syariah (MMS) untuk memberi bantuan permodalan kepada pegusaha kecil. “Tujuan utamanya untuk mendongkrak UMKM dan memberantas rentenir UMKM yang dulu banyak mencekik leher rakyat kecil,” ujarnya.
Ma’ruf Amin mengatakan hal itu saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik bersama Forkopimda Aceh dan bupati/wali kota se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/11/2021).
Wapres Ma’ruf mengatakan, dinamika masyarakat saat ini menuntut pelayanan publik yang cepat dan mudah serta terukur. Pelayanan publik harus semakin sederhana dan kompetitif seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi. “Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP). Pembangunan ini sudah diatur melalui Peraturan Presiden,” katanya.
Figur nomor dua di negara ini juga menyebutkan, di seluruh Indonesia, baru terdapat 45 MPP yang beroperasi. Ia pun mengapresiasi karena di Aceh sendiri, baru Kota Banda Aceh yang memiliki Mal Pelayanan Publik. Ia mengatakan, sesuai amanat Peraturan Presiden, pendirian MPP perlu terus didorong. “Saya juga berharap kualitas aparatur penyelenggara terus ditingkatkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Ma’ruf.
Menurut mantan Ketua MUI itu, akhir dari pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Pelayanan yang baik juga akan mengurangi praktik korupsi. Kemudian upaya pengentasan kemiskinan harus diiringi dengan pemberdayaan ekonomi, terutama kepada usaha mikro, seperti usaha rumah tangga. “Salah satu pelayanan publik yang baik adalah memberi pendampingan kepada UMKM,” kata Ma’ruf.
Usai mengikuti rakor dengan wapres, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyatakan siap untuk berbagi best practice dalam pendirian MPP kepada daerah lain di Indonesia. “Kami siap melayani daerah lain untuk mengadopsi MPP Banda Aceh yang telah diapresiasi oleh Menpan Reformasi dan Birokrasi sebagai MPP terbaik di Sumatra saat ini,” ucap Aminullah.
MPP Banda Aceh sendiri, ungkap wali kota, sudah terkoneksi dengan 31 kantor atau instansi dengan jumlah layanan 111 jenis. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat 2021, MPP Banda Aceh yang terletak di lantai III Pasar Aceh mendapat nilai 90, 56 atau sangat baik.
Menurut Aminullah, MPP Banda Aceh sangat representatif dan strategis lokasinya, yakni di Pasar Aceh, pusat pasar/perbelanjaan terbesar di Aceh. Tempatnya sangat luas dan memuat beragam layanan perizinan dan non perizinan bagi masyarakat. "Dulunya, lantai tiga Pasar Aceh itu sempat terlantar, namun begitu kita buka MPP langsung ramai kembali dan berdampak positif bagi para pedagang di sana,” katanya.
Menjawab tentang amanat wapres soal pemberdayaan UMKM, Aminullah telah mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro Mahirah Muamalah Syariah (MMS) untuk memberi bantuan permodalan kepada pegusaha kecil. “Tujuan utamanya untuk mendongkrak UMKM dan memberantas rentenir UMKM yang dulu banyak mencekik leher rakyat kecil,” ujarnya.
tulis komentar anda