Pemprov Sulsel Ancam Laporkan Penyerobot Aset Daerah

Sudirman menambahkan, untuk mencegah upaya-upaya penyerobotan aset negara pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya, menyiapkan anggaran untuk sertifikasi aset setiap tahun.

“Kita anggarkan tahun depan 100 bidang. Sebenarnya banyak, ada lebih 50 ribu bidang. Tapi kita cari yang strategis dulu yang betul-betul biral dan berpotensi diserobot,” bebernya.

Plt Divisi Korsupgah KPK Wilayah VIII, Yudhiawan Wibisono mengatakan, aset daerah mesti betul-betul menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, jika aset negara hilang, maka bisa jadi ada potensi tindak pidana korupsi.

“Siapapun yang terlibat tindak pidana korupsi mau mafia tanah, aparat penegak hukum, aparat dari pemerintah yah saya tangani. Jangan sampai hilang itu tanah negara dan harus untuk kepentingan negara dalam rangka melayani masyarakat,” tegasnya.

Yudhiawan mengungkapkan, ada banyak oknum-oknum yang tidak mempunyai integritas kemudian membocorkan data kepada mafia tanah. Sehingga kemudian ada peluang untuk memalsukan data demi menjalankan niat menguasai aset negara.



Makanya, ia meminta setiap daerah di Sulsel untuk memperkuat koordinasi. Penyelamatan aset melalui percepatan sertifikasi pun didorong agar potensi penyerobotan aset negara bisa diminimalisasi.

“Ada aset justru sudah dituntut sampai Mahkamah Agung. Kadang-kadang orang-orang seperti itu coba-coba, masuk ke instansi. Jadi kami akan profiling orang yang seperti itu supaya aset negara untuk negara bukan untuk pribadi,” tukasnya.