Walhi Sulsel Gagas Peta Partisipatif di Kabupaten Maros
Kamis, 21 Oktober 2021 - 18:25 WIB
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel menggagas pembuatan peta partisipatif untuk desa dan kecamatan di Kabupaten Maros. Foto: Sindonews/Najmi Limonu
MAROS - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel menggagas pembuatan peta partisipatif untuk desa dan kecamatan di Kabupaten Maros. Hal itu merespons masih minimnya data pengembangan kecamatan di Maros, khususnya terkait kondisi demografis, sumber daya alam dan tapal desa di sejumlah kecamatan.
Olehnya itu, Walhi Sulsel mengajak seluruh camat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menggelar Focus Group Discusission (FGD) untuk insiatif pemetaan partisipasi penataan batas desa serta mendorong area pengembangan wilayah kelola rakyat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Baruga B Kantor Bupati Maros, kemarin.
Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin, FGD ini merupakan 'utang' Walhi untuk menjawab tantangan Bupati Maros pada tahun 2017, terkait pemetaan Kabupaten Maros untuk menyelesaikan pemetaan kecamatan. Sebelumnya, kata dia, Walhi Sulsel pernah melakukan pemetaan insiatif untuk Kecamatan Bontoa pada tahun 2017.
"Kegiatan seperti ini sebelumnya pernah kita lakukan, hanya saja baru Kecamatan Bontoa. Makanya, karena kami dulu ditantang Bupati Maros untuk melakukan pemetaan di 14 kecamatan, maka mulai hari ini kita akan buat peta insiatif untuk kecamatan lainnya," tuturnya.
Dia menjelaskan FGD kali ini merupakan forum diskusi bagi seluruh instansi terkait untuk melakukan pemetaan partisipatif dan pemetaan batas desa.
"Nantinya kita berharap dengan terlibatnya Walhi dapat mendukung beberapa program bupati yang ingin menata dan mengsejahtrahkan rayat Kabupaten Maros. Salah satu konstribusi Walhi di Kabupaten Maros dengan melakukan pemetaan partispatif pemetaan batas desa dan insiatif belajar di level rakyat," terangnya.
Terkait pemetaan partisipatif kata dia, ini tergantung daei kesiapan pemerintah setempat. Meski begitu, pihaknya menargetkan dapat merampungkan dalam setahun sampai dua tahun kedepan.
"Jadi tujuan wokrshop dan FGD ini untuk menyatukan persepsi antaran SLPP Makassar yang melakukan pemetaan partisipasi dengan Pemkab Maros tentang sejauh mana peluang dan tantangan penyelesaian daerah teritorial di Kabupaten Maros," jelasnya.
Olehnya itu, Walhi Sulsel mengajak seluruh camat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menggelar Focus Group Discusission (FGD) untuk insiatif pemetaan partisipasi penataan batas desa serta mendorong area pengembangan wilayah kelola rakyat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Baruga B Kantor Bupati Maros, kemarin.
Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin, FGD ini merupakan 'utang' Walhi untuk menjawab tantangan Bupati Maros pada tahun 2017, terkait pemetaan Kabupaten Maros untuk menyelesaikan pemetaan kecamatan. Sebelumnya, kata dia, Walhi Sulsel pernah melakukan pemetaan insiatif untuk Kecamatan Bontoa pada tahun 2017.
"Kegiatan seperti ini sebelumnya pernah kita lakukan, hanya saja baru Kecamatan Bontoa. Makanya, karena kami dulu ditantang Bupati Maros untuk melakukan pemetaan di 14 kecamatan, maka mulai hari ini kita akan buat peta insiatif untuk kecamatan lainnya," tuturnya.
Dia menjelaskan FGD kali ini merupakan forum diskusi bagi seluruh instansi terkait untuk melakukan pemetaan partisipatif dan pemetaan batas desa.
"Nantinya kita berharap dengan terlibatnya Walhi dapat mendukung beberapa program bupati yang ingin menata dan mengsejahtrahkan rayat Kabupaten Maros. Salah satu konstribusi Walhi di Kabupaten Maros dengan melakukan pemetaan partispatif pemetaan batas desa dan insiatif belajar di level rakyat," terangnya.
Terkait pemetaan partisipatif kata dia, ini tergantung daei kesiapan pemerintah setempat. Meski begitu, pihaknya menargetkan dapat merampungkan dalam setahun sampai dua tahun kedepan.
"Jadi tujuan wokrshop dan FGD ini untuk menyatukan persepsi antaran SLPP Makassar yang melakukan pemetaan partisipasi dengan Pemkab Maros tentang sejauh mana peluang dan tantangan penyelesaian daerah teritorial di Kabupaten Maros," jelasnya.
tulis komentar anda