Tak Ditemui Bupati, Demo Aparat Desa di Halmahera Barat Ricuh
Rabu, 03 Juni 2020 - 14:11 WIB
Ratusan aparat desa di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara terlibat kericuhan dengan aparat kepolisian saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Halmahera Barat. iNews TV/Ismail
HLMAHERA BARAT - Ratusan aparat desa di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara terlibat kericuhan dengan aparat kepolisian saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Halmahera Barat.
Massa aksi kemudian menerobos masuk ke dalam kantor dan merusak sejumlah fasilitas yang ada dengan maksud mencari sejumlah pejabat pemerintah. Aksi ricuh para kepala desa ini karena tunjagan gaji mereka yang tak kunjug direalisasikan selama tiga bulan terakhir.
Emosi massa aksi semakin memuncak karena tidak ada pihak pemerintah yang menemui massa aksi, sehingga mereka terpaksa menerobos masuk ke ruangan aula kantor bupati dengan menerobos pintu kantor dan merusak kaca.
Massa yang masuk ke kantor itu dengan tujuan untuk menemui sang Bupati Danny Missy untuk menanyakan kejelasan realisasi tunjangan mereka yang tak kunjung dibayar, namun bupati tidak berada di tempat.
"Pemerintah daerah sengaja menunda-nunda pembayaran tunjangan kami selama tiga bulan ini. Padahal mereka sudah melakukan pelayan kepada warga desa dalam penanganan dampak COVID-19," ujar Koordinator aksi.
Massa aksi kemudian menerobos masuk ke dalam kantor dan merusak sejumlah fasilitas yang ada dengan maksud mencari sejumlah pejabat pemerintah. Aksi ricuh para kepala desa ini karena tunjagan gaji mereka yang tak kunjug direalisasikan selama tiga bulan terakhir.
Emosi massa aksi semakin memuncak karena tidak ada pihak pemerintah yang menemui massa aksi, sehingga mereka terpaksa menerobos masuk ke ruangan aula kantor bupati dengan menerobos pintu kantor dan merusak kaca.
Massa yang masuk ke kantor itu dengan tujuan untuk menemui sang Bupati Danny Missy untuk menanyakan kejelasan realisasi tunjangan mereka yang tak kunjung dibayar, namun bupati tidak berada di tempat.
"Pemerintah daerah sengaja menunda-nunda pembayaran tunjangan kami selama tiga bulan ini. Padahal mereka sudah melakukan pelayan kepada warga desa dalam penanganan dampak COVID-19," ujar Koordinator aksi.
(nag)
tulis komentar anda