Warga Pulau Terluar Pangkep Keluhkan Pungutan saat Sambut Kunjungan Pejabat
Sabtu, 16 Oktober 2021 - 12:42 WIB
PANGKEP - Warga Kecamatan Liukang Tangaya mengeluhkan adanya pungutan, saat menyambut kedatangan pejabat di salah satu pulau terluar di Kabupaten Pangkep ini.
Bahkan sejumlah warga mengaku dimintai uang dalam rangka kedatangan Bupati Pangkep yang melakukan kunjungan kerja di wilayah mereka. Diketaui, kecamatan yang berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu wilayah terjauh dari ibu kota Kabupaten Pangkep.
Setiap rumah dibebankan pembayaran dengan nilai bervariasi. Praktek ini berulang setiap kali ada kunjungan pejabat ke wilayah ini.
Salah seorang Warga Pulau Sumanga, Desa Balo-Baloang, Kecamatan Liukang Tangaya, Hamnur mengungkap, pemilik rumah dimintai uang yang jumlahnya bervariasi untuk menyambut kedatangan pejabat. Dimana, kata dia, ia menyebut bahwa di Pulau Sumanga itu ada sekitar 300 rumah.
"Sudah lama seperti ini, pak wakil bupati sering berkunjung ke pulau juga, itu kami disini diminta membayar Rp5 ribu atau Rp10 ribu ada juga yang Rp 100 ribu per rumah. Saat ini lagi kunjungan Pak Bupati juga dipungut lagi pembayaran, bahkan di rumah saya juga begitu ada yang datang memang meminta uang," bebernya.
Lebih lanjut, pihaknya hanya menyayangkan kejadian seperti ini yang terus berulang tiap lawatan dinas pejabat Pemkab Pangkep.
"Kasian warga di Pulau Sumanga, terlalu cintanya kepada bapak bupati, dia rela diipungutin biayanya per rumah, walapun tanpa bantuan dari aparat desa, paling sedihnya lagi yang kurang mampu juga tetap ditagih," paparnya.
Pihaknya mengaku, pungutan itu disebut untuk membiayai konsumsi rombongan pejabat yang datang berkunjung ke pulau tersebut. "Ini untuk konsumsinya kalau mereka datang, baik wakil b upati, maupun pak bupati itu dipakai uang warga," jelasnya.
Camat Liukang Tangaya, Adil M Alwi berdalih bahwa uang tersebut bukan pungutan melainkan sumbangan konsumsi dari warga ketika menerima rombongan pejabat Pemkab Pangkep di pulaunya.
"Tidak ada itu pungutan, mereka mungkin menyumbang untuk menjamu tamu yang datang, ada juga yang menyiapkan rumahnya sebagai lokasi, ada mungkin dalam bentuk lain, kalau pungutan itu tidak ada yang pastinya," katanya.
Lihat Juga: Siswi Tak Naik Kelas Diduga Gegara Laporkan Kasus Pungli, Ombudsman RI Panggil Kepala SMA Negeri 8 Medan
Bahkan sejumlah warga mengaku dimintai uang dalam rangka kedatangan Bupati Pangkep yang melakukan kunjungan kerja di wilayah mereka. Diketaui, kecamatan yang berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu wilayah terjauh dari ibu kota Kabupaten Pangkep.
Setiap rumah dibebankan pembayaran dengan nilai bervariasi. Praktek ini berulang setiap kali ada kunjungan pejabat ke wilayah ini.
Salah seorang Warga Pulau Sumanga, Desa Balo-Baloang, Kecamatan Liukang Tangaya, Hamnur mengungkap, pemilik rumah dimintai uang yang jumlahnya bervariasi untuk menyambut kedatangan pejabat. Dimana, kata dia, ia menyebut bahwa di Pulau Sumanga itu ada sekitar 300 rumah.
"Sudah lama seperti ini, pak wakil bupati sering berkunjung ke pulau juga, itu kami disini diminta membayar Rp5 ribu atau Rp10 ribu ada juga yang Rp 100 ribu per rumah. Saat ini lagi kunjungan Pak Bupati juga dipungut lagi pembayaran, bahkan di rumah saya juga begitu ada yang datang memang meminta uang," bebernya.
Lebih lanjut, pihaknya hanya menyayangkan kejadian seperti ini yang terus berulang tiap lawatan dinas pejabat Pemkab Pangkep.
"Kasian warga di Pulau Sumanga, terlalu cintanya kepada bapak bupati, dia rela diipungutin biayanya per rumah, walapun tanpa bantuan dari aparat desa, paling sedihnya lagi yang kurang mampu juga tetap ditagih," paparnya.
Pihaknya mengaku, pungutan itu disebut untuk membiayai konsumsi rombongan pejabat yang datang berkunjung ke pulau tersebut. "Ini untuk konsumsinya kalau mereka datang, baik wakil b upati, maupun pak bupati itu dipakai uang warga," jelasnya.
Camat Liukang Tangaya, Adil M Alwi berdalih bahwa uang tersebut bukan pungutan melainkan sumbangan konsumsi dari warga ketika menerima rombongan pejabat Pemkab Pangkep di pulaunya.
"Tidak ada itu pungutan, mereka mungkin menyumbang untuk menjamu tamu yang datang, ada juga yang menyiapkan rumahnya sebagai lokasi, ada mungkin dalam bentuk lain, kalau pungutan itu tidak ada yang pastinya," katanya.
Lihat Juga: Siswi Tak Naik Kelas Diduga Gegara Laporkan Kasus Pungli, Ombudsman RI Panggil Kepala SMA Negeri 8 Medan
(agn)
tulis komentar anda