Antisipasi Relokasi Industri, Apindo Dukung SE Ridwan Kamil Soal Pengembangan Ekonomi
Rabu, 13 Oktober 2021 - 03:24 WIB
Apindo dukung SE Ridwan Kamil soal pengembangan ekonomi. Foto dok SINDOnews
BANDUNG - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Jawa Barat (Jabar) mendukung sepenuhnya Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat tentang Peningkatan Peran Sektor Industri terhadap Pengembangan Ekonomi di Jabar. Apindo menilai, SE itu merupakan kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Ketua DPP ApindoJawa Barat Ning Wahyu Astutik menjelaskan, SE tersebut didasari oleh keprihatinan karena begitu banyaknya perusahaan–perusahaan yang relokasi ke luar dari Jawa Barat. Mereka pindah ke Jawa Tengah atau daerah lain. Sementara kepindahan mereka tidak terdeteksi atau tercatat dengan baik. Begitupun perusahaan yang tutup tidak tercatat.
"Kami berpikir, kalau datanya baik, maka ada beberapa hal yang bisa kami deteksi lebih awal, kami pelajari, petakan dan dicarikan langkah-langkah solutif terbaik. Sehingga bisa kita cegah adanya relokasi maupun penutupan perusahaan-perusahaan," jelas Ning. Baca juga: Percepat Pemulihan Ekonomi, Erick Thohir Minta Apindo Jabar Bangun Roadmap Bersama
Menurutnya, relokasi dan tutupnya perusahaan ini berdampak sangat besar terutama dengan naiknya jumlah pengangguran secara signifikan. Apalagi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang relokasi dan tutup ini adalah perusahaan padat karya dengan jumlah perusahaan berkisar 150 perusahaan sampai saat ini. "Jumlah pengangguran terbuka kita (Jawa Barat) di tahun 2021 sekitar 2,1 juta atau 24,9 persen dari total pengangguran nasional," ujarnya
Pihaknya berharap, perusahaan yang memiliki jumlah karyawan lebih dari 200 orang agar dapat bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ini untuk memudahkan koordinasi dan kerjasama berkaitan dengan ketenagakerjaan dan hubungan industrial. "Kami berpikir dari sisi dampaknya aja sih," katanya
Dia menilai semakin banyak jumlah karyawan dari perusahaan yang tutup atau melakukan relokasi, maka semakin besar juga dampak yang ditimbulkan secara ekonomi di Jawa Barat ini. Sebab, bukan hanya karyawan perusahaan yang kehilangan pekerjaan, tetapi efek domino dari hal tersebut sangat luar biasa. Misalnya, akan berdampak langsung kepada masyarakat yang biasa hidup dari gaji karyawan, penjual makanan di sekitar perusahaan.
Menurut Ning, SE tersebut meminta Apindo membantu Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam beberapa hal. Diantaranya tentang perusahaan yang memiliki kegiatan usaha di wilayah Jabar, agar dapat memiliki cabang/kantor administratif yang berada diwilayah Jawa Barat.
"Jadi, pengusaha tidak hanya berproduksi di Jabar dan mendapatkan income dari Jabar tetapi kemudian menyetorkan pajak melalui kantor pusat di daerah lain, namun sebaliknya, sudah seharusnya bersedia membayar pajak di Jabar untuk pembangunan Jabar juga, melalui kantor-kantor perwakilan mereka," jelasnya.
Ning menyebutkan di saat situasi yang sedang penuh perjuangan untuk pengusaha ini, dibutuhkan kolaborasi serta suasana yang teduh untuk berusaha. Apindo Jabar membantu pengusaha mempersiapkan diri bangkit dari suasana pandemi.
Ketua DPP ApindoJawa Barat Ning Wahyu Astutik menjelaskan, SE tersebut didasari oleh keprihatinan karena begitu banyaknya perusahaan–perusahaan yang relokasi ke luar dari Jawa Barat. Mereka pindah ke Jawa Tengah atau daerah lain. Sementara kepindahan mereka tidak terdeteksi atau tercatat dengan baik. Begitupun perusahaan yang tutup tidak tercatat.
"Kami berpikir, kalau datanya baik, maka ada beberapa hal yang bisa kami deteksi lebih awal, kami pelajari, petakan dan dicarikan langkah-langkah solutif terbaik. Sehingga bisa kita cegah adanya relokasi maupun penutupan perusahaan-perusahaan," jelas Ning. Baca juga: Percepat Pemulihan Ekonomi, Erick Thohir Minta Apindo Jabar Bangun Roadmap Bersama
Menurutnya, relokasi dan tutupnya perusahaan ini berdampak sangat besar terutama dengan naiknya jumlah pengangguran secara signifikan. Apalagi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang relokasi dan tutup ini adalah perusahaan padat karya dengan jumlah perusahaan berkisar 150 perusahaan sampai saat ini. "Jumlah pengangguran terbuka kita (Jawa Barat) di tahun 2021 sekitar 2,1 juta atau 24,9 persen dari total pengangguran nasional," ujarnya
Pihaknya berharap, perusahaan yang memiliki jumlah karyawan lebih dari 200 orang agar dapat bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ini untuk memudahkan koordinasi dan kerjasama berkaitan dengan ketenagakerjaan dan hubungan industrial. "Kami berpikir dari sisi dampaknya aja sih," katanya
Dia menilai semakin banyak jumlah karyawan dari perusahaan yang tutup atau melakukan relokasi, maka semakin besar juga dampak yang ditimbulkan secara ekonomi di Jawa Barat ini. Sebab, bukan hanya karyawan perusahaan yang kehilangan pekerjaan, tetapi efek domino dari hal tersebut sangat luar biasa. Misalnya, akan berdampak langsung kepada masyarakat yang biasa hidup dari gaji karyawan, penjual makanan di sekitar perusahaan.
Menurut Ning, SE tersebut meminta Apindo membantu Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam beberapa hal. Diantaranya tentang perusahaan yang memiliki kegiatan usaha di wilayah Jabar, agar dapat memiliki cabang/kantor administratif yang berada diwilayah Jawa Barat.
"Jadi, pengusaha tidak hanya berproduksi di Jabar dan mendapatkan income dari Jabar tetapi kemudian menyetorkan pajak melalui kantor pusat di daerah lain, namun sebaliknya, sudah seharusnya bersedia membayar pajak di Jabar untuk pembangunan Jabar juga, melalui kantor-kantor perwakilan mereka," jelasnya.
Ning menyebutkan di saat situasi yang sedang penuh perjuangan untuk pengusaha ini, dibutuhkan kolaborasi serta suasana yang teduh untuk berusaha. Apindo Jabar membantu pengusaha mempersiapkan diri bangkit dari suasana pandemi.
(don)
tulis komentar anda