DPRD Makassar Minta Disdik Data Siswa Putus Sekolah Imbas PJJ
Jum'at, 24 September 2021 - 12:05 WIB
Sejumlah siswa tampak mengikuti pembelajaran jarak jauh alias secara online. Foto: SINDOnews
MAKASSAR - Pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring/online selama pandemi Covid-19 dianggap tidak efektif. Bahkan, berdampak pada peningkatan siswa putus sekolah. Olehnya itu, pelaksanaan PJJ perlu dievaluasi sebelum dimulai Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassa r, Amalia Malik, mengakui peningkatan siswa putus sekolah karena minimnya fasilitas pendukung belajar daring. Bahkan, banyak orang tua menilai PJJ tidak optimal.
"Kemarin kita lakukan pendataan begitu ada 90-an persen orang tua itu tak menganggap anaknya sedang belajar. Tapi ini akan kita jejaki, apalagi sudah mau tatap muka," ucap dia.
Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar , Al Hidayat Syamsu, meminta Pemkot Makassar mengevaluasi kembali pelaksanaan PJJ sebelum PTM dimulai. Terlebih ada laporan siswa putus sekolah imbas PJJ, dimana pemicunya kebanyakan karena tidak memiliki gadget.
"Memang banyak laporan masuk, kita akui itu. Faktornya mereka tidak punya gadget, ada yang bantu orang tuanya untuk cari uang. Nah, ini yang mesti ditahu," papar Hidayat.
Dia mendesak agar Pemkot Makassar mendata jumlah siswa yang dilaporkan putus sekolah. Mereka harus diakomodir untuk melanjutkan pendidikan. Bahkan akan didukung diakomodir dalam Perubahan APBD yang tengah memasuki pembahasan.
Senada, Ketua Komisi D Abdul Wahab Tahir menekankan kesiapan sekolah. Apalagi dia menilai, banyak sarana dan prasarana (sarpras) yang mengalami kerusakan selama sekolah tidak aktif dibuka.
Kendati begitu, pihaknya juga mengusulkan anggaran untuk pembenahan sekolah. "Adalah anggaran untuk sarpras sedikit, itu kita ajukan penambahan di Perubahan (APBD 2021), tapi saya tidak ingat nominalnya," tutur dia.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassa r, Amalia Malik, mengakui peningkatan siswa putus sekolah karena minimnya fasilitas pendukung belajar daring. Bahkan, banyak orang tua menilai PJJ tidak optimal.
"Kemarin kita lakukan pendataan begitu ada 90-an persen orang tua itu tak menganggap anaknya sedang belajar. Tapi ini akan kita jejaki, apalagi sudah mau tatap muka," ucap dia.
Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar , Al Hidayat Syamsu, meminta Pemkot Makassar mengevaluasi kembali pelaksanaan PJJ sebelum PTM dimulai. Terlebih ada laporan siswa putus sekolah imbas PJJ, dimana pemicunya kebanyakan karena tidak memiliki gadget.
"Memang banyak laporan masuk, kita akui itu. Faktornya mereka tidak punya gadget, ada yang bantu orang tuanya untuk cari uang. Nah, ini yang mesti ditahu," papar Hidayat.
Dia mendesak agar Pemkot Makassar mendata jumlah siswa yang dilaporkan putus sekolah. Mereka harus diakomodir untuk melanjutkan pendidikan. Bahkan akan didukung diakomodir dalam Perubahan APBD yang tengah memasuki pembahasan.
Senada, Ketua Komisi D Abdul Wahab Tahir menekankan kesiapan sekolah. Apalagi dia menilai, banyak sarana dan prasarana (sarpras) yang mengalami kerusakan selama sekolah tidak aktif dibuka.
Kendati begitu, pihaknya juga mengusulkan anggaran untuk pembenahan sekolah. "Adalah anggaran untuk sarpras sedikit, itu kita ajukan penambahan di Perubahan (APBD 2021), tapi saya tidak ingat nominalnya," tutur dia.
(tri)
tulis komentar anda