Ingin Dongkrak PAD dari PBB, Legislatif Kobar Belajar ke Kotim
Selasa, 21 September 2021 - 07:39 WIB
KOTAWARINGIN BARAT - Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli daerah (PAD), unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kotawaringin Timur.
Wakil Ketua II DPRD, Kobar Bambang Suherman mengatakan, unsur pimpinan DPRD Kobar bersama Kepala Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah Kobar melakukan kunjungan kerja ke Kotim. Pihaknya melihat banyak hal yang bisa digali dan berpotensi meningkatkan PAD Kobar.
"Jadi setelah kami melakukan kunjungan kerja ke Kotim, banyak yang harus di lakukan oleh pemerintah daerah, sebab di Kotim peningkatan PAD nya sangat luar biasa dari 200 miliar menjadi 400 miliar, sementara Kobar PAD nya masih berkisar di angka 200 miliar," kata Bambang, Senin (20/9/ 2021).
Dalam kunjungan kerjanya kemarin, dia dampingi Dinas Pendapatan Daerah, sehingga apa yang didapat dari Kotim dapat diadopsi di Kobar.
Bambang menjelaskan, di Kotim sektor pajak mampu mendongkrak PAD. Dimana PAD yang paling besar dari sektor PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan). Sistem aplikasi yang digunakan di Kotim pun sangat luar biasa, sehingga dengan mudah petugas memantau bagi wajib pajak yang sudah maupun yang belum membayar semuanya terpantau. Baca: Diduga Oknum Sipir Aniaya Anak di Bawah Umur, Rutan Klas IIB Natal Diamuk Massa.
"Untuk sektor PBB P2 ini, di Kabupaten Kotim melakukan Pemuhtahiran data, setelah terekap seluruh jumlah wajib pajak, selain juga di sana bekerjasama dengan pihak kantor pajak pratama," sebutnya.
Politisi Partai Gerinda itu menyebutkan, untuk sektor PBB P2 ini di Kobar banyak perusahaan perkebunan dan banyak fasilitas perusahaan perkebunan kepala sawit yang bisa di jadikan objek pajak, seperti kantor, gedung, gudang, pelabuhan. Baca Juga: Mendaki Gunung Lawu Bersama Istrinya, Pria Madiun Ditemukan Meninggal Dunia.
"Tentu kita cukup belajar dari Kotim saja, pengelolaan sektor pajaknya sudah sangat baik, adapun Adopsi dari Kabupaten Kotim yang bekerja sama dengan pajak pratama, dimana semua pajak perkebunan diambil alih, tidak setor ke pusat tapi cukup daerah yang mengelola dan ini yang mempengaruhi tingginya PAD di Kotim," pungkasnya.
Wakil Ketua II DPRD, Kobar Bambang Suherman mengatakan, unsur pimpinan DPRD Kobar bersama Kepala Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah Kobar melakukan kunjungan kerja ke Kotim. Pihaknya melihat banyak hal yang bisa digali dan berpotensi meningkatkan PAD Kobar.
"Jadi setelah kami melakukan kunjungan kerja ke Kotim, banyak yang harus di lakukan oleh pemerintah daerah, sebab di Kotim peningkatan PAD nya sangat luar biasa dari 200 miliar menjadi 400 miliar, sementara Kobar PAD nya masih berkisar di angka 200 miliar," kata Bambang, Senin (20/9/ 2021).
Dalam kunjungan kerjanya kemarin, dia dampingi Dinas Pendapatan Daerah, sehingga apa yang didapat dari Kotim dapat diadopsi di Kobar.
Bambang menjelaskan, di Kotim sektor pajak mampu mendongkrak PAD. Dimana PAD yang paling besar dari sektor PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan). Sistem aplikasi yang digunakan di Kotim pun sangat luar biasa, sehingga dengan mudah petugas memantau bagi wajib pajak yang sudah maupun yang belum membayar semuanya terpantau. Baca: Diduga Oknum Sipir Aniaya Anak di Bawah Umur, Rutan Klas IIB Natal Diamuk Massa.
"Untuk sektor PBB P2 ini, di Kabupaten Kotim melakukan Pemuhtahiran data, setelah terekap seluruh jumlah wajib pajak, selain juga di sana bekerjasama dengan pihak kantor pajak pratama," sebutnya.
Politisi Partai Gerinda itu menyebutkan, untuk sektor PBB P2 ini di Kobar banyak perusahaan perkebunan dan banyak fasilitas perusahaan perkebunan kepala sawit yang bisa di jadikan objek pajak, seperti kantor, gedung, gudang, pelabuhan. Baca Juga: Mendaki Gunung Lawu Bersama Istrinya, Pria Madiun Ditemukan Meninggal Dunia.
"Tentu kita cukup belajar dari Kotim saja, pengelolaan sektor pajaknya sudah sangat baik, adapun Adopsi dari Kabupaten Kotim yang bekerja sama dengan pajak pratama, dimana semua pajak perkebunan diambil alih, tidak setor ke pusat tapi cukup daerah yang mengelola dan ini yang mempengaruhi tingginya PAD di Kotim," pungkasnya.
(nag)
tulis komentar anda