Bupati Luwu Utara Dikukuhkan Jadi Dewan Pembina AAIPI 2021-2024
Jum'at, 17 September 2021 - 21:21 WIB
“Kita sangat mendukung gerakan yang dilakukan," kata Indah.
Menurut Indah, penyelenggaraan pemerintahan, khususnya tata kelola keuangan, menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi sesuai ketentuan perundang-undangan. “Inspektorat, APH dan pengawas lainnya harus bersinergi menjalankan fungsi pengawasan guna mencegah perilaku korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan,” jelas dia.
Baca juga: Lutra dan Bank Sulselbar Percepat Digitalisasi UMKM dengan QRIS
Sebelumnya, Plt Gubernur Sulsel , Andi Sudirman Sulaiman, mengungkapkan, kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“APBD kita saat ini sedang susah-susahnya. Kita harus bekerja sama bagaimana merencanakan dengan baik, kemudian bagaimana efektif dan efisien dalam penganggaran, terlebih kepada sektor-sektor padat karya untuk masyarakat,” ucap Sudirman dalam arahannnya.
Menurut Indah, penyelenggaraan pemerintahan, khususnya tata kelola keuangan, menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi sesuai ketentuan perundang-undangan. “Inspektorat, APH dan pengawas lainnya harus bersinergi menjalankan fungsi pengawasan guna mencegah perilaku korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan,” jelas dia.
Baca juga: Lutra dan Bank Sulselbar Percepat Digitalisasi UMKM dengan QRIS
Sebelumnya, Plt Gubernur Sulsel , Andi Sudirman Sulaiman, mengungkapkan, kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“APBD kita saat ini sedang susah-susahnya. Kita harus bekerja sama bagaimana merencanakan dengan baik, kemudian bagaimana efektif dan efisien dalam penganggaran, terlebih kepada sektor-sektor padat karya untuk masyarakat,” ucap Sudirman dalam arahannnya.
Lihat Juga :