Ajukan Eksepsi, Bupati Nganjuk Nonaktif Novi Rahman Hidayat Minta Dibebaskan dari Dakwaan dan Rutan
Senin, 06 September 2021 - 16:10 WIB
Bupati Nganjuk Nonaktif, Novi Rahman Hidayat (rompi merah) saat menghadiri sidang dengan agenda pembacaan eksepsi. Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya tersebut dilakukan secara virtual
SURABAYA - Terdakwa kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk, Bupati Nganjuk nonaktif, Novi Rahman Hidayat mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam eksepsinya Novi meminta agar dibebaskan lantaran dakwaan jaksa dianggap kabur dan tidak cermat.
“Kami kami selaku tim penasehat hukum berpendapat, surat dakwaan yang disusun dan dibacakan penuntut umum, dibuat dengan cara yang tidak benar dan tidak menyangkut tentang hal yang sebenarnya terjadi atau tidak benarnya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara aquo,” kata penasihat hukum, Novi Rahman Hidayat, Ade Dharma Maryanto saat membacakan eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Surabaya, Senin (6/9/2021).
baca juga: Bejat! Janin Usia Lima Bulan Dibuang dalam Septic Tank Hotel di Surabaya
Ade menambahkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendalilkan adanya pemberian uang Rp 672,9 juta adalah karena uang itu ada di brankas terdakwa. Namun, kata dia, brankas pribadi terdakwa tidak dapat dijadikan bukti adanya perbuatan tindak pidana. Apalagi selain menjabat bupati, terdakwa adalah seorang pengusaha. “Tidak ada larangan bagi seseorang untuk menyimpan uang di brankas,” terang Ade
“Kami kami selaku tim penasehat hukum berpendapat, surat dakwaan yang disusun dan dibacakan penuntut umum, dibuat dengan cara yang tidak benar dan tidak menyangkut tentang hal yang sebenarnya terjadi atau tidak benarnya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara aquo,” kata penasihat hukum, Novi Rahman Hidayat, Ade Dharma Maryanto saat membacakan eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Surabaya, Senin (6/9/2021).
baca juga: Bejat! Janin Usia Lima Bulan Dibuang dalam Septic Tank Hotel di Surabaya
Ade menambahkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendalilkan adanya pemberian uang Rp 672,9 juta adalah karena uang itu ada di brankas terdakwa. Namun, kata dia, brankas pribadi terdakwa tidak dapat dijadikan bukti adanya perbuatan tindak pidana. Apalagi selain menjabat bupati, terdakwa adalah seorang pengusaha. “Tidak ada larangan bagi seseorang untuk menyimpan uang di brankas,” terang Ade
Lihat Juga :