Dua Tahun Palopo Tidak Dapat Bantuan Keuangan Provinsi
Kamis, 27 Mei 2021 - 18:32 WIB
Disebutkan Hendrik, proposal tahun 2020, Pemkot Palopo meminta dana untuk pembangunan rest area dan pembangunan swimbath di Latuppa.
"Tahun 2020 kami ajukan proposal senilai Rp12 miliar namun kami tidak dapat. Anggaran ini rencana untuk pembangunan rest area dan swimbath," ungkapnya.
Dirinya mengatakan, tahun 2021 kembali Pemkot Palopo ajukan proposal bantuan keuangan provinsi melalui RSUD Sawerigading. "Namun lagi-lagi kami tidak dapat. Untuk nilai proposal ini pada hak RSUD Sawerigading yang tahu," lanjutnya.
Informasi yang dihimpun bantuan keuangan Pemprov di tahun 2020 yang didapat yakni sebesar Rp100 juta khusus untuk program stunting melalui kerjasama Dinas Kesehatan Kota Palopo .
Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palopo , Irfan Dachri, kepada menjelaskan secara tekhnis, Bappeda yang mengajukan permohonan bantuan keuangan daerah.
"Tahun 2020 kami ajukan proposal senilai Rp12 miliar namun kami tidak dapat. Anggaran ini rencana untuk pembangunan rest area dan swimbath," ungkapnya.
Dirinya mengatakan, tahun 2021 kembali Pemkot Palopo ajukan proposal bantuan keuangan provinsi melalui RSUD Sawerigading. "Namun lagi-lagi kami tidak dapat. Untuk nilai proposal ini pada hak RSUD Sawerigading yang tahu," lanjutnya.
Informasi yang dihimpun bantuan keuangan Pemprov di tahun 2020 yang didapat yakni sebesar Rp100 juta khusus untuk program stunting melalui kerjasama Dinas Kesehatan Kota Palopo .
Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palopo , Irfan Dachri, kepada menjelaskan secara tekhnis, Bappeda yang mengajukan permohonan bantuan keuangan daerah.
Lihat Juga :