Terkait Hutang PT Riau Airlines, BUMD Minta Supervisi KPK
Senin, 03 Mei 2021 - 05:59 WIB
Bahkan pada 3 Juli 2012, PT. PIR melayangkan surat ke Bank Muammalat Indonesia, yang isinya menyatakan mereka berminat membantu PT. RAL. Langkah ini tentunya merupakan aplikasi atas kuasa yang diberikan oleh Direktur Utama PT. PIR. Topan juga mengatakan telah menghadap Komisaris Utama PT PIR, Jonli, di Pekanbaru.
"Klien kami berkesimpulan, PT. PIR dapat dikatakan ragu menyelesaikan pembayaran novasi utang PT. RAL di BMI. Karena setelah ditelaah, ada hal-hal yang sangat mengganjal. Bahkan, beberapa aset PT. RAL dikabarkan telah dihancurkan pihak lain. Belum lagi, kami menemukan potensi hilangnya aset Pemerintah Riau kedepan," jelasnya.
Selain perusahaan penerbangan, PT PIR juga meminta supervisi KPK terkait potensi hilangnya PLTU di Koto Ringin Kabupaten Siak yang telah diserahkan Pemkab Siak kepada PT. PIR pada 2011.
"Dimana dari salinan dokumen yang diserahkan kepada kami, PLTU tersebut menjadi salah satu aset yang dijaminkan oleh direksi lama PT PIR untuk dua akad kredit di BMI, baik murabbahah maupun mudarobbah. Kita harap KPK bisa membantu," harapnya.
"Klien kami berkesimpulan, PT. PIR dapat dikatakan ragu menyelesaikan pembayaran novasi utang PT. RAL di BMI. Karena setelah ditelaah, ada hal-hal yang sangat mengganjal. Bahkan, beberapa aset PT. RAL dikabarkan telah dihancurkan pihak lain. Belum lagi, kami menemukan potensi hilangnya aset Pemerintah Riau kedepan," jelasnya.
Selain perusahaan penerbangan, PT PIR juga meminta supervisi KPK terkait potensi hilangnya PLTU di Koto Ringin Kabupaten Siak yang telah diserahkan Pemkab Siak kepada PT. PIR pada 2011.
"Dimana dari salinan dokumen yang diserahkan kepada kami, PLTU tersebut menjadi salah satu aset yang dijaminkan oleh direksi lama PT PIR untuk dua akad kredit di BMI, baik murabbahah maupun mudarobbah. Kita harap KPK bisa membantu," harapnya.
(msd)
tulis komentar anda