Pastikan Tepat Sasaran, Dewan Kawal Bantuan untuk UMKM
Selasa, 27 April 2021 - 08:08 WIB
Baca Juga: Mau BLT UMKM Rp1,2 Juta? Monggo Cek di eform.bri.co.id/bpum
Menurut Andi Hadi, bantuan Rp1,2 juta bagi UMKM dinilai terlalu kecil. Namun di tengah pandemi Covid-19, bantuan dari pemerintah pusat itu diharap bisa mendorong pemulihan ekonomi bagi pelaku industri usaha mikro kecil dan menengah.
Karena itu, pendataan penerima BLT UMKM ini mesti transparan dan perlu pengawalan. Jangan sampai hanya bersifat sporadis, pelaku UMKM diberi bantuan tanpa disertai data yang valid. Padahal, masih banyak UMKM yang membutuhkan. Artinya, penerima bantuan dan masyarakat yang memasukkan data mesti sinkron.
"Kalau betul-betul tepat sasaran, itu bagus hasilnya nanti. Tapi kalau tidak tepat sasaran, wadduh. Jadi memang ini program pusat melalui Dinas Koperasi, biasanya pertanggungjawabannya itu langsung ke pusat. Kecuali dia memakai APBD itu melalui dewan, tapi kami tetap punya fungsi pengawasan untuk hal-hal demikian," tutur dia.
Baca Juga: Program BPUM Berlanjut, Dewan Minta Hak Penerima Disalurkan dengan Baik
Sedangkan, Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hasanuddin Leo mengatakan untuk mendapatkan bantuan pemerintah ada syarat yang mesti dipenuhi. Seperti, melampirkam surat keterangan usaha yang ditandatangani lurah setempat sesuai alamat tempat usaha.
Menurut Andi Hadi, bantuan Rp1,2 juta bagi UMKM dinilai terlalu kecil. Namun di tengah pandemi Covid-19, bantuan dari pemerintah pusat itu diharap bisa mendorong pemulihan ekonomi bagi pelaku industri usaha mikro kecil dan menengah.
Karena itu, pendataan penerima BLT UMKM ini mesti transparan dan perlu pengawalan. Jangan sampai hanya bersifat sporadis, pelaku UMKM diberi bantuan tanpa disertai data yang valid. Padahal, masih banyak UMKM yang membutuhkan. Artinya, penerima bantuan dan masyarakat yang memasukkan data mesti sinkron.
"Kalau betul-betul tepat sasaran, itu bagus hasilnya nanti. Tapi kalau tidak tepat sasaran, wadduh. Jadi memang ini program pusat melalui Dinas Koperasi, biasanya pertanggungjawabannya itu langsung ke pusat. Kecuali dia memakai APBD itu melalui dewan, tapi kami tetap punya fungsi pengawasan untuk hal-hal demikian," tutur dia.
Baca Juga: Program BPUM Berlanjut, Dewan Minta Hak Penerima Disalurkan dengan Baik
Sedangkan, Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hasanuddin Leo mengatakan untuk mendapatkan bantuan pemerintah ada syarat yang mesti dipenuhi. Seperti, melampirkam surat keterangan usaha yang ditandatangani lurah setempat sesuai alamat tempat usaha.
Lihat Juga :