Tiga Tuntutan Tak Ditanggapi, Massa Frontal Segel Kantor Grab Surabaya
Selasa, 06 April 2021 - 21:46 WIB
Selain mengajukan tuntutan kepada perusahaan aplikator, massa Frontal juga menuntut adanya bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) tahap kedua dari Pemerintah Daerah sebab dampak pandemi masih dirasakan oleh pengemudi ojol.
"Tuntutan terkait JPS, Dinas Perhubungan Jawa Timur mengatakan akan mengajukan permintaan tersebut ke kepala daerah. JPS tahun 2020 lalu memang inisiatif dari gubernur dan wakil gubernur untuk memberikan bantuan kepada para driver ojol yang belum menerima bantuan apapun dari luar. Kami minta program ini digulirkan kembali," ujarnya.
Tuntutan lainnya, massa meminta pemerintah daerah mendorong Pertamina untuk memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) melalui Program Langit Biru (PLB).
"Subsidi BBM PLB ini butuh juga pengajuan dari gubernur. Dishub akan mengajukan ke Kemenhub agar driver online juga diberikan, tidak hanya ntuk plat kuning dan roda dua saja," ujarnya.
Tuntutan yang terakhir, massa Frontal meminta pengemudi ojol dilindungi dari aksi debt collector pihak leasing yang kerap melakukan penarikan kendaraan di jalan serta penagihan dengan kekerasan kepada pengemudi ojol.
"Hal itu memang ranahnya leasing, tapi ojol yang mengalami bisa melaporkan ke pihak Polres atau Polda setempat. Karena MA sudah menetapkan tidak boleh ada lagi penarikan kendaraan di jalan, harus melalui persidangan. Ada juga yang melakukan penagihan dengan menekan psikis. Program restrukturisasi kredit dari pemerintah ini kan harusnya sampai Maret 2022," kata David.
Aksi Frontal yang dilakukan hari ini merupakan aksi jilid ketiga. Frontal merupakan gabungan asosiasi HIPDA (Himpunan Pengusaha Daring) Indonesia, PDOI (Perhimpunan Driver Online Indonesia) Jawa Timur, ADO (Asosiasi Driver Online) Jawa Timur, PAS (Perkumpulan Armada Sewa) Indonesia dan Bamboe Runcing.
"Tuntutan terkait JPS, Dinas Perhubungan Jawa Timur mengatakan akan mengajukan permintaan tersebut ke kepala daerah. JPS tahun 2020 lalu memang inisiatif dari gubernur dan wakil gubernur untuk memberikan bantuan kepada para driver ojol yang belum menerima bantuan apapun dari luar. Kami minta program ini digulirkan kembali," ujarnya.
Tuntutan lainnya, massa meminta pemerintah daerah mendorong Pertamina untuk memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) melalui Program Langit Biru (PLB).
"Subsidi BBM PLB ini butuh juga pengajuan dari gubernur. Dishub akan mengajukan ke Kemenhub agar driver online juga diberikan, tidak hanya ntuk plat kuning dan roda dua saja," ujarnya.
Tuntutan yang terakhir, massa Frontal meminta pengemudi ojol dilindungi dari aksi debt collector pihak leasing yang kerap melakukan penarikan kendaraan di jalan serta penagihan dengan kekerasan kepada pengemudi ojol.
"Hal itu memang ranahnya leasing, tapi ojol yang mengalami bisa melaporkan ke pihak Polres atau Polda setempat. Karena MA sudah menetapkan tidak boleh ada lagi penarikan kendaraan di jalan, harus melalui persidangan. Ada juga yang melakukan penagihan dengan menekan psikis. Program restrukturisasi kredit dari pemerintah ini kan harusnya sampai Maret 2022," kata David.
Aksi Frontal yang dilakukan hari ini merupakan aksi jilid ketiga. Frontal merupakan gabungan asosiasi HIPDA (Himpunan Pengusaha Daring) Indonesia, PDOI (Perhimpunan Driver Online Indonesia) Jawa Timur, ADO (Asosiasi Driver Online) Jawa Timur, PAS (Perkumpulan Armada Sewa) Indonesia dan Bamboe Runcing.
(msd)
tulis komentar anda