Tiga Tuntutan Tak Ditanggapi, Massa Frontal Segel Kantor Grab Surabaya
Selasa, 06 April 2021 - 21:46 WIB
loading...
Puluhan driver Grab menggelar aksi dan menyegel kantor Grab Surabaya.Foto/ist
A
A
A
SURABAYA - Puluhan driver ojek online yang tergabung dalam Frontal (Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal) menyegel kantor aplikator transportasi online Grab di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (6/4/2021).
Aksi para driver ini dilakukan sebagai buntut tidak kooperatifnya manajemen Grab menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan para mitra ojek online (ojol).
Baca juga: Adu Muka Bus Mira dengan Sumber Selamat di Ngawi, Enam Orang Luka Berat
Adapun tuntutan yang disampaikan yaitu revisi potongan 20 persen yang dikenakan pada pengemudi ojol setiap kali orderan masuk, tuntutan alokasi dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan aplikator untuk pengemudi, serta standar tarif netto untuk pengemudi.
"Tiga tuntutan itu kami sampaikan ke aplikator. Kemarin dan hari ini, pihak Gojek sudah kooperatif untuk melakukan mediasi. Tapi pihak Grab hari ini tidak muncul, karena itu kantor Grab disegel oleh kawan-kawan," ujar Humas Frontal David Walalangi.
Penyegelan dan penjagaan kantor Grab oleh massa pengemudi ojol akan dilakukan beberapa hari ke depan sampai pihak manajemen Grab muncul dan mau duduk bersama membahas tuntutan mitra pengemudi ojol.
Baca juga: Seks Online Berbayar Dolar Amerika Dibongkar Polisi, Sekali Kencan Rp3,5 Juta
"Terkait CSR ini pihak Grab pernah mengeluarkan statement telah mengeluarkan dana CSR sebesar Rp110 miliar se-Indonesia. Teman-teman coba mengejar kejelasan statement tersebut.
Manajemen Grab malah tidak datang. Arek-arek akan jaga sampai pihak Grab muncul untuk membahas netto, potongan 20% dan CSR ini," papar David.
Selain mengajukan tuntutan kepada perusahaan aplikator, massa Frontal juga menuntut adanya bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) tahap kedua dari Pemerintah Daerah sebab dampak pandemi masih dirasakan oleh pengemudi ojol.
"Tuntutan terkait JPS, Dinas Perhubungan Jawa Timur mengatakan akan mengajukan permintaan tersebut ke kepala daerah. JPS tahun 2020 lalu memang inisiatif dari gubernur dan wakil gubernur untuk memberikan bantuan kepada para driver ojol yang belum menerima bantuan apapun dari luar. Kami minta program ini digulirkan kembali," ujarnya.
Tuntutan lainnya, massa meminta pemerintah daerah mendorong Pertamina untuk memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) melalui Program Langit Biru (PLB).
"Subsidi BBM PLB ini butuh juga pengajuan dari gubernur. Dishub akan mengajukan ke Kemenhub agar driver online juga diberikan, tidak hanya ntuk plat kuning dan roda dua saja," ujarnya.
Tuntutan yang terakhir, massa Frontal meminta pengemudi ojol dilindungi dari aksi debt collector pihak leasing yang kerap melakukan penarikan kendaraan di jalan serta penagihan dengan kekerasan kepada pengemudi ojol.
"Hal itu memang ranahnya leasing, tapi ojol yang mengalami bisa melaporkan ke pihak Polres atau Polda setempat. Karena MA sudah menetapkan tidak boleh ada lagi penarikan kendaraan di jalan, harus melalui persidangan. Ada juga yang melakukan penagihan dengan menekan psikis. Program restrukturisasi kredit dari pemerintah ini kan harusnya sampai Maret 2022," kata David.
Aksi Frontal yang dilakukan hari ini merupakan aksi jilid ketiga. Frontal merupakan gabungan asosiasi HIPDA (Himpunan Pengusaha Daring) Indonesia, PDOI (Perhimpunan Driver Online Indonesia) Jawa Timur, ADO (Asosiasi Driver Online) Jawa Timur, PAS (Perkumpulan Armada Sewa) Indonesia dan Bamboe Runcing.
Aksi para driver ini dilakukan sebagai buntut tidak kooperatifnya manajemen Grab menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan para mitra ojek online (ojol).
Baca juga: Adu Muka Bus Mira dengan Sumber Selamat di Ngawi, Enam Orang Luka Berat
Adapun tuntutan yang disampaikan yaitu revisi potongan 20 persen yang dikenakan pada pengemudi ojol setiap kali orderan masuk, tuntutan alokasi dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan aplikator untuk pengemudi, serta standar tarif netto untuk pengemudi.
"Tiga tuntutan itu kami sampaikan ke aplikator. Kemarin dan hari ini, pihak Gojek sudah kooperatif untuk melakukan mediasi. Tapi pihak Grab hari ini tidak muncul, karena itu kantor Grab disegel oleh kawan-kawan," ujar Humas Frontal David Walalangi.
Penyegelan dan penjagaan kantor Grab oleh massa pengemudi ojol akan dilakukan beberapa hari ke depan sampai pihak manajemen Grab muncul dan mau duduk bersama membahas tuntutan mitra pengemudi ojol.
Baca juga: Seks Online Berbayar Dolar Amerika Dibongkar Polisi, Sekali Kencan Rp3,5 Juta
"Terkait CSR ini pihak Grab pernah mengeluarkan statement telah mengeluarkan dana CSR sebesar Rp110 miliar se-Indonesia. Teman-teman coba mengejar kejelasan statement tersebut.
Manajemen Grab malah tidak datang. Arek-arek akan jaga sampai pihak Grab muncul untuk membahas netto, potongan 20% dan CSR ini," papar David.
Selain mengajukan tuntutan kepada perusahaan aplikator, massa Frontal juga menuntut adanya bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) tahap kedua dari Pemerintah Daerah sebab dampak pandemi masih dirasakan oleh pengemudi ojol.
"Tuntutan terkait JPS, Dinas Perhubungan Jawa Timur mengatakan akan mengajukan permintaan tersebut ke kepala daerah. JPS tahun 2020 lalu memang inisiatif dari gubernur dan wakil gubernur untuk memberikan bantuan kepada para driver ojol yang belum menerima bantuan apapun dari luar. Kami minta program ini digulirkan kembali," ujarnya.
Tuntutan lainnya, massa meminta pemerintah daerah mendorong Pertamina untuk memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) melalui Program Langit Biru (PLB).
"Subsidi BBM PLB ini butuh juga pengajuan dari gubernur. Dishub akan mengajukan ke Kemenhub agar driver online juga diberikan, tidak hanya ntuk plat kuning dan roda dua saja," ujarnya.
Tuntutan yang terakhir, massa Frontal meminta pengemudi ojol dilindungi dari aksi debt collector pihak leasing yang kerap melakukan penarikan kendaraan di jalan serta penagihan dengan kekerasan kepada pengemudi ojol.
"Hal itu memang ranahnya leasing, tapi ojol yang mengalami bisa melaporkan ke pihak Polres atau Polda setempat. Karena MA sudah menetapkan tidak boleh ada lagi penarikan kendaraan di jalan, harus melalui persidangan. Ada juga yang melakukan penagihan dengan menekan psikis. Program restrukturisasi kredit dari pemerintah ini kan harusnya sampai Maret 2022," kata David.
Aksi Frontal yang dilakukan hari ini merupakan aksi jilid ketiga. Frontal merupakan gabungan asosiasi HIPDA (Himpunan Pengusaha Daring) Indonesia, PDOI (Perhimpunan Driver Online Indonesia) Jawa Timur, ADO (Asosiasi Driver Online) Jawa Timur, PAS (Perkumpulan Armada Sewa) Indonesia dan Bamboe Runcing.
(msd)
Lihat Juga :
