Gubernur Sulsel Tegaskan Pemprov Wakil Pemerintah Pusat di Daerah
Rabu, 20 Mei 2020 - 12:03 WIB
Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah menegaskan jika keberadaan pemerintah provinsi merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Foto : SINDOnews/Doc
MAKASSAR - Gubernur Sulse, Prof Nurdin Abdullah menegaskan jika keberadaan pemerintah provinsi merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Sehingga tentunya dalam bekerja senantiasa harus saling bersinergi.
Baca : Gubernur Sulawesi Selatan Imbau Warga Salat Ied di Rumah "Pemerintah daerah merupakan wakil pemerintah pusat didaerah, jadi dipastikan seluruh kebijakan pusat wajib diamankan,"ujarnya kepada SINDOnews di rumah jabatan gubernur,Rabu (20/09/2020).
Bupati Bantaeng dua periode ini menuturkan, tidak benar jika pemprov menganggap programnya dikacaukan oleh pemerintah pusat.Hanya saja, kata Nurdin Abdullah, pemerintah pusat harus mendengarkan hararapan atau aspirasi dari daerah dan inilah sesungguhnya hakikat dari sebuah sinergi yang baik karena saling mengisi."Bukan merecokin dan tidak akan terjadi sampai kapanpun, kita ini satu komando. Pemerintah daerah ke pemerintah pusat itu satu komando dari Presiden ke bawah,"tegasnya.Dia mencontohkan, jika pemerintah pusat menyampaikan tidak dilarang untuk tetapi diimbau, maka secara masssiv dilakukan sososialisasi agar beribadah dirumah karena pandemi corona belum berakhir."Jadi kami massive sosialisasi mengimbau masyarakat untuk tetap beribadah dirumah, karena sampai saat ini masih masa tanggap darurat. Kecuali kalau sudah dicabut itu baru bisa, selama belum ada kebijakan tersebut maka peraturan Kemenkes masih berlaku,"tandasnya.
Baca Juga : Surat Edaran MUI Sulsel : Salat Idul Fitri Dilaksanakan di Rumah
Baca : Gubernur Sulawesi Selatan Imbau Warga Salat Ied di Rumah "Pemerintah daerah merupakan wakil pemerintah pusat didaerah, jadi dipastikan seluruh kebijakan pusat wajib diamankan,"ujarnya kepada SINDOnews di rumah jabatan gubernur,Rabu (20/09/2020).
Bupati Bantaeng dua periode ini menuturkan, tidak benar jika pemprov menganggap programnya dikacaukan oleh pemerintah pusat.Hanya saja, kata Nurdin Abdullah, pemerintah pusat harus mendengarkan hararapan atau aspirasi dari daerah dan inilah sesungguhnya hakikat dari sebuah sinergi yang baik karena saling mengisi."Bukan merecokin dan tidak akan terjadi sampai kapanpun, kita ini satu komando. Pemerintah daerah ke pemerintah pusat itu satu komando dari Presiden ke bawah,"tegasnya.Dia mencontohkan, jika pemerintah pusat menyampaikan tidak dilarang untuk tetapi diimbau, maka secara masssiv dilakukan sososialisasi agar beribadah dirumah karena pandemi corona belum berakhir."Jadi kami massive sosialisasi mengimbau masyarakat untuk tetap beribadah dirumah, karena sampai saat ini masih masa tanggap darurat. Kecuali kalau sudah dicabut itu baru bisa, selama belum ada kebijakan tersebut maka peraturan Kemenkes masih berlaku,"tandasnya.
Baca Juga : Surat Edaran MUI Sulsel : Salat Idul Fitri Dilaksanakan di Rumah
(sri)
tulis komentar anda