Rawan Terseret Intoleransi dan Radikalisme, ASN Butuh Penguatan Ideologi Pancasila
Sabtu, 20 Februari 2021 - 09:58 WIB
Diskusi bertemakan toleransi dan keberagaman di Kantor Badan Kesbangpol Jabar, Kota Bandung, Jumat (19/2/2021). Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
BANDUNG - Sebagai mesin utama pemerintah, aparatur sipil negara (ASN) dipandang memiliki peran strategis dalam keberlangsungan negara.
Apalagi, abdi negara ini pun jumlahnya cukup banyak sehingga memiliki dampak yang besar terhadap terjaganya nilai-nilai bernegara, khususnya di tengah maraknya isu intoleransi dan radikalisme saat ini.
" ASN merupakan instrumen penting dalam meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, khususnya terkait ideologi Pancasila," tegas Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman dalam diskusi bertemakan toleransi dan keberagaman di Kantor Badan Kesbangpol Jabar, Kota Bandung, Jumat (19/2/2021).
Menurut Bedi, pascareformasi, masyarakat tidak pernah lagi mendapat pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi negara.
"Harus diakui, sejak reformasi, soal-soal kenegaraan kita abai. Soal Pancasila dan lain-lain. Sudah 20 tahun, tak pernah ada lagi negara hadir dalam konsolidasi ideologi ke masyarakat," bebernya.
Kondisi tersebut menurutnya berdampak terhadap munculnya kasus-kasus yang tidak mencerminkan sikap saling menghormati perbedaan, seperti saat kontestasi politik berlangsung.
"Kita bisa melihat saat kontestasi politik praktis, semua muncul. Medium menggunakan perbedaan sangat rawan," ujarnya.
Baca Juga
Apalagi, abdi negara ini pun jumlahnya cukup banyak sehingga memiliki dampak yang besar terhadap terjaganya nilai-nilai bernegara, khususnya di tengah maraknya isu intoleransi dan radikalisme saat ini.
" ASN merupakan instrumen penting dalam meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, khususnya terkait ideologi Pancasila," tegas Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman dalam diskusi bertemakan toleransi dan keberagaman di Kantor Badan Kesbangpol Jabar, Kota Bandung, Jumat (19/2/2021).
Menurut Bedi, pascareformasi, masyarakat tidak pernah lagi mendapat pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi negara.
"Harus diakui, sejak reformasi, soal-soal kenegaraan kita abai. Soal Pancasila dan lain-lain. Sudah 20 tahun, tak pernah ada lagi negara hadir dalam konsolidasi ideologi ke masyarakat," bebernya.
Kondisi tersebut menurutnya berdampak terhadap munculnya kasus-kasus yang tidak mencerminkan sikap saling menghormati perbedaan, seperti saat kontestasi politik berlangsung.
"Kita bisa melihat saat kontestasi politik praktis, semua muncul. Medium menggunakan perbedaan sangat rawan," ujarnya.
tulis komentar anda