Akademisi Nilai Sikap Gubernur Terkait Pelantikan Wali Kota Sudah Tepat
Jum'at, 12 Februari 2021 - 18:09 WIB
Akademisi lain, Andi Lukman Irwan punya pandangan yang tak jauh berbeda. Ia pun berharap, seluruh pihak yang meminta Gubernur Sulsel segera menjadwalkan pelantikan Danny-Fatmawati Rusdi agar bersabar, sebab harus berjalan sesuai mekanisme.
“ Wali Kota Makassar terpilih harus bersabar. Ada tahapan dan proses yang akan dilalui secara administratif sampai turunnya rekomendasi pelantikan dari Mendagri melului Gubernur Sulsel ,” kata Lukman.
Terlepas dari polemik ini, menurut Lukman, komunikasi yang baik antara Mendagri, Gubernur , dan Wali Kota terpilih adalah prioritas. Jangan ada oknum yang mumunculkan kegaduhan yang bisa memecah empati masyarakat.
Berdasarkan aturan, setelah DPRD mengirim surat penetapan wali kota terpilih ke Gubernur maka diktumnya 14 hari kerja setelah surat itu diterima. Artinya deadlinenya tanggal 17 Februari.
“Sepanjang tahapan berjalan secara transparan, terbuka, saya yakin berbagai pihak harus mampu menahan diri,” sebutnya.
Pengamat Politik Unibos Makassar , Arif Wicaksono berharap, polemik pelantikan ini tidak berlarut-larut dan membuat masyarakat bingung. Mengingat, regulasinya sudah jelas.
“Kami akademisi akan membantu pemerintah dalam konteks yang positif bahwa masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar dan berimbang sehingga tidak ada kegaduhan atau riak-riak yang besar. Marilah melihat Makassar menjadi kota yang baik,” pungkasnya.
“ Wali Kota Makassar terpilih harus bersabar. Ada tahapan dan proses yang akan dilalui secara administratif sampai turunnya rekomendasi pelantikan dari Mendagri melului Gubernur Sulsel ,” kata Lukman.
Terlepas dari polemik ini, menurut Lukman, komunikasi yang baik antara Mendagri, Gubernur , dan Wali Kota terpilih adalah prioritas. Jangan ada oknum yang mumunculkan kegaduhan yang bisa memecah empati masyarakat.
Berdasarkan aturan, setelah DPRD mengirim surat penetapan wali kota terpilih ke Gubernur maka diktumnya 14 hari kerja setelah surat itu diterima. Artinya deadlinenya tanggal 17 Februari.
“Sepanjang tahapan berjalan secara transparan, terbuka, saya yakin berbagai pihak harus mampu menahan diri,” sebutnya.
Pengamat Politik Unibos Makassar , Arif Wicaksono berharap, polemik pelantikan ini tidak berlarut-larut dan membuat masyarakat bingung. Mengingat, regulasinya sudah jelas.
“Kami akademisi akan membantu pemerintah dalam konteks yang positif bahwa masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar dan berimbang sehingga tidak ada kegaduhan atau riak-riak yang besar. Marilah melihat Makassar menjadi kota yang baik,” pungkasnya.
(luq)
Lihat Juga :
tulis komentar anda