Kuasa Hukum KPU Pangkep Sebut Permohonan Pemohon Cacat Formil
Kamis, 04 Februari 2021 - 18:52 WIB
uasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep, Marhumah Majid saat membacakan eksepsi pada sidang sengketa Pilkada Pangkep di MK. Foto: Istimewa
PANGKEP - Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep , Marhumah Majid menilai permohonan pasangan calon nomor urut dua pada Pilkada Pangkep , Abdul Rahman Assegaf-Muammar Muhayyang (Ramah) cacat formil.
Hal itu disampaikan Marhumah saat mebacakan eksepsi atau jawaban atas gugatan Ramah atas rekapitulasi suara Pilkada Pangkep pada Desember lalu, dalam sidang MK yang disiarkan secara langsung melalui kanal resmi Mahkamah Konstitusi.
Marhumah menjelaskan, permohonan pemohon yaitu keberatan atas keputusan KPU Pangkep tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang memenangkan pasangan nomor urut satu, Muhammad Yusran Lalogau-Syahban Sammana (MYL-SS). Berita acara dan sertifikat rekapitulasi suara tersebut ditandatangani oleh saksi pemohon diseluruh kecamatan.
"Pemohon mengakui kebenaran legalitas dari hasil perhitungan suara tersebut. Hal ini membuktikan pemohon menerima tahapan yang terjadi sebelum penandatangaan berita acara tersebut," kata Marhumah, Kamis (4/1/2021).
Dalam Pilkada Pangkep rekapitulasi perolehan suara KPU Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau-Syahban Sammana (MYL-SS) peroleh suara sebanyak 72.973 suara, Rahman Assagaf-Muammar Muhayang (Ramah) peroleh 53.348 suara, Andi Ilham Zainuddin-Rismayani (Aiz-Risma) 41.564 suara, dan Andi Nirawati-Lutfi (Anir-Lutfi) 30.467 suara.
Terkait dalil adanya politik uang atau money politics secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM), Marhumah mengatakan adalah dalil yang tidak benar dan asumsi pemohon belaka. Ia juga menjelaskan maksud dari TSM secara lugas
"Testrukur yaitu pelanggaran yang dilakukan aparat pemerintah dan pemilihan secara bersama-sama. Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan sangat matang dan sangat rapi dan massif adalah dampak pelannggaran yang sangat luas bukan hanya sebagian-sebagian," jelasnya.
"Bahwa permohonan pemohon tidak diuaraikan jelas bagaimana money politik yang mengakibatkan hilangnya suara pemohon," lugasnya.
Hal itu disampaikan Marhumah saat mebacakan eksepsi atau jawaban atas gugatan Ramah atas rekapitulasi suara Pilkada Pangkep pada Desember lalu, dalam sidang MK yang disiarkan secara langsung melalui kanal resmi Mahkamah Konstitusi.
Marhumah menjelaskan, permohonan pemohon yaitu keberatan atas keputusan KPU Pangkep tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang memenangkan pasangan nomor urut satu, Muhammad Yusran Lalogau-Syahban Sammana (MYL-SS). Berita acara dan sertifikat rekapitulasi suara tersebut ditandatangani oleh saksi pemohon diseluruh kecamatan.
"Pemohon mengakui kebenaran legalitas dari hasil perhitungan suara tersebut. Hal ini membuktikan pemohon menerima tahapan yang terjadi sebelum penandatangaan berita acara tersebut," kata Marhumah, Kamis (4/1/2021).
Dalam Pilkada Pangkep rekapitulasi perolehan suara KPU Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau-Syahban Sammana (MYL-SS) peroleh suara sebanyak 72.973 suara, Rahman Assagaf-Muammar Muhayang (Ramah) peroleh 53.348 suara, Andi Ilham Zainuddin-Rismayani (Aiz-Risma) 41.564 suara, dan Andi Nirawati-Lutfi (Anir-Lutfi) 30.467 suara.
Terkait dalil adanya politik uang atau money politics secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM), Marhumah mengatakan adalah dalil yang tidak benar dan asumsi pemohon belaka. Ia juga menjelaskan maksud dari TSM secara lugas
"Testrukur yaitu pelanggaran yang dilakukan aparat pemerintah dan pemilihan secara bersama-sama. Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan sangat matang dan sangat rapi dan massif adalah dampak pelannggaran yang sangat luas bukan hanya sebagian-sebagian," jelasnya.
"Bahwa permohonan pemohon tidak diuaraikan jelas bagaimana money politik yang mengakibatkan hilangnya suara pemohon," lugasnya.
tulis komentar anda