PPKM Dinilai Belum Efektif Tekan Kasus COVID-19 di Jawa Timur
Jum'at, 22 Januari 2021 - 20:29 WIB
Kebijakan PPKM di belasan daerah di Jawa Timur sudah berlangsung selama 12 hari. Namun hingga kini angka kasus baru COVID-19 tak menunjukkan angka penurunan. Foto dok SINDOnews
SURABAYA - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) di belasan daerah di Jawa Timur (Jatim) sudah berlangsung selama 12 hari. Namun hingga kini angka kasus baru COVID-19 tak menunjukkan angka penurunan. Data infocovid19.jatimprov.go.id menunjukkan, per Kamis (21/1/2021), angka kasus COVID-19 di Jatim bertambah 1.134 orang. Total kasus COVID-19 terkonfirmasi di Jatim ada 103.286 kasus.
Menurut Pakar Epidemiologi dari Universitas Airlangga (Unair), dr Windhu Purnomo, PPKM saat ini kurang efektif dibanding Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada saat PSBB , ada pembatasan aktivitas masyarakat yang sangat ketat. Terutama di Surabaya Raya dan Malang Raya. Hanya yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dan kesehatan yang masih boleh beroperasi.
“Pembatasan yang diberlakukan saat ini hampir tidak sesuai dengan namanya. Sebab kegiatan non esensial tetap boleh dilakukan. Pembatasan yang dulu ketat saja kurang efektif, apalagi sekarang hanya ngerem sedikit,” katanya, Jumat (22/1/2021). Baca juga: Mengkhawatirkan, Keterisian Tempat Tidur RS COVID-19 Per Daerah di Atas 80%
Dia menilai, bertambahnya kasus COVID-19 di Jatim juga dipengaruhi kedisiplinan protokol kesehatan di masyarakat yang mulai menurun. Dulu masyarakat yang mengenakan disiplin protokol kesehatan (prokes) mencapai 75%. Saat ini hanya 50%. Dia menyarankan agar pemerintah melakukan pembatasan pergerakan keluar masuk masyarakat.
Menurut Pakar Epidemiologi dari Universitas Airlangga (Unair), dr Windhu Purnomo, PPKM saat ini kurang efektif dibanding Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada saat PSBB , ada pembatasan aktivitas masyarakat yang sangat ketat. Terutama di Surabaya Raya dan Malang Raya. Hanya yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dan kesehatan yang masih boleh beroperasi.
“Pembatasan yang diberlakukan saat ini hampir tidak sesuai dengan namanya. Sebab kegiatan non esensial tetap boleh dilakukan. Pembatasan yang dulu ketat saja kurang efektif, apalagi sekarang hanya ngerem sedikit,” katanya, Jumat (22/1/2021). Baca juga: Mengkhawatirkan, Keterisian Tempat Tidur RS COVID-19 Per Daerah di Atas 80%
Dia menilai, bertambahnya kasus COVID-19 di Jatim juga dipengaruhi kedisiplinan protokol kesehatan di masyarakat yang mulai menurun. Dulu masyarakat yang mengenakan disiplin protokol kesehatan (prokes) mencapai 75%. Saat ini hanya 50%. Dia menyarankan agar pemerintah melakukan pembatasan pergerakan keluar masuk masyarakat.
Lihat Juga :