Pemerintah Ngotot Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Ribka PDIP Tegaskan Menolak
Kamis, 14 Mei 2020 - 22:54 WIB
Foto/ilustrasi.ist
JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan memancing badai kritikan dari berbagai pihak, tak terkecuali dari wakil rakyat di DPR.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning Proletariyati menegaskan ketidaksetujuannya atas kebijakan pemerintah yang ngotot menaikkan iuran tarif peserta BPJS Kesehatan. Apalagi, pembahasan mengenai iuran BPJS Kesehatan tersebut sudah berkali-kali dilakukan di parlemen.
“Jelas tidak setuju, baik sebagai pribadi, fraksi PDIP, maupun sebagai komisi IX. Itu kan sudah melalui tahapan rapat berkali-kali yang melibatkan rapat gabungan. Bahkan, pernah dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Semua menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan diserahkan ke pemerintah,” ujar Ribka kepada SINDOnews, Kamis (14/5/2020).
Ia mengaku senang ketika Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk membatalkan kenaikan i uran BPJS Kesehatan pada Februari lalu. Karena itu, dirinya mengingatkan pemerintah untuk menghentikan polemik tersebut.
Ribka menilai dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, rakyat merasa sangat terjepit karena dampak wabah sangat luas hingga berujung pada masalah ekonomi. Meski sudah diberi bantuan sosial seperti paket sembako, menurutnya cara itu membuat rakyat hanya senang sesaat.
“Rakyat justru sedang bingung dan terhimpit. Apalagi yang di-PHK, tidak bisa bayar kontrakan rumah, anak mau masuk sekolah, pekerjaan ke depan bagaimana? Masa malah BPJS naik,” keluh politikus kelahiran Juli 1959 tersebut.
(Baca: Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi, Peneliti Sosial: MA Perlu Tinjau Perpres 64/2020)
Ribka pun menyindir pemerintah agar lebih sensitif terhadap berbagai keluhan yang dialami masyarakat saat ini. Bukan malah menambah beban mereka.
Di sisi lain, menurut dia, kebijakan tersebut hanya bisa diakomodir karena tinggal mengeksekusi hasil keputusan MA saja. Makanya, keputusan penaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut harus dipertanyakan.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning Proletariyati menegaskan ketidaksetujuannya atas kebijakan pemerintah yang ngotot menaikkan iuran tarif peserta BPJS Kesehatan. Apalagi, pembahasan mengenai iuran BPJS Kesehatan tersebut sudah berkali-kali dilakukan di parlemen.
“Jelas tidak setuju, baik sebagai pribadi, fraksi PDIP, maupun sebagai komisi IX. Itu kan sudah melalui tahapan rapat berkali-kali yang melibatkan rapat gabungan. Bahkan, pernah dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Semua menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan diserahkan ke pemerintah,” ujar Ribka kepada SINDOnews, Kamis (14/5/2020).
Ia mengaku senang ketika Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk membatalkan kenaikan i uran BPJS Kesehatan pada Februari lalu. Karena itu, dirinya mengingatkan pemerintah untuk menghentikan polemik tersebut.
Ribka menilai dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, rakyat merasa sangat terjepit karena dampak wabah sangat luas hingga berujung pada masalah ekonomi. Meski sudah diberi bantuan sosial seperti paket sembako, menurutnya cara itu membuat rakyat hanya senang sesaat.
“Rakyat justru sedang bingung dan terhimpit. Apalagi yang di-PHK, tidak bisa bayar kontrakan rumah, anak mau masuk sekolah, pekerjaan ke depan bagaimana? Masa malah BPJS naik,” keluh politikus kelahiran Juli 1959 tersebut.
(Baca: Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi, Peneliti Sosial: MA Perlu Tinjau Perpres 64/2020)
Ribka pun menyindir pemerintah agar lebih sensitif terhadap berbagai keluhan yang dialami masyarakat saat ini. Bukan malah menambah beban mereka.
Di sisi lain, menurut dia, kebijakan tersebut hanya bisa diakomodir karena tinggal mengeksekusi hasil keputusan MA saja. Makanya, keputusan penaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut harus dipertanyakan.
tulis komentar anda