Pengadaan Vaksin Covid-19 yang Dilakukan Pemerintah Disoroti

MAKASSAR - Pengadaan vaksin untuk Covid-19 disoroti karena belum lolos tahapan uji klinis. Bahkan, merek vaksin yang baru-baru ini didatangkan diketahui belum mendapat respons dan rekomendasi dari lembaga kesehatan dunia (WHO).

Anggota DPR RI Komisi IX, Aliyah Mustika Ilham mempertanyakan keputusan pemerintah yang dinilai sangat berani mendatangkan vaksin yang belum lolos tahap uji klinis dan belum ada rekomendasi dari pihak WHO.

"Dari 3 juta yang akan didatangkan, yang baru datang kan 1,2 juta. PKS bersuara, tolong 1,8 juta tahan dulu, karena pertimbangan yang datang ini barang belum lolos uji klinis . Hasil raker kemarin pemerintah membela diri, bilang kalau kita tidak beli sekarang, rebutan ini barang," sebut Aliyah, Jumat (11/12) malam.





Selain mengambil langkah cepat untuk membeli vaksin bahkan sebelum lolos tahap klinis, menurut Aliyah, pemerintah juga beralasan vaksin merek Sinovac asal China yang didatangkan tersebut dinilai akan cocok dengan Indonesia karena iklim negara Asia kurang lebih sama.

"Tapi saya pertanyakan, kok berani beli ini barang sementara rekomendasi dari WHO, Sinovac ini no respon. Tapi kalau pertimbangan mengambil ini barang dari China karena iklimnya sama yaitu Asia," urai Aliyah.

Tidak hanya vaksin merek Sinovac asal China, pemerintah juga telah melakukan pemesanan vaksin merek Novavac asal Amerika Serikat sebanyak 30 juta dosis. Padahal, yang direkomendasikan hanya ada enam jenis vaksin saja, yaitu produksi dari PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd,

"Sebenarnya rekomendasi Kemenkes itu enam brand, tapi lucunya ada satu merek yang dimasukkan, kenapa masukkan itu satu? apa pertimbangan? Katanya untuk cadangan, itu namanya Novavac itu dari Amerika," jelas Aliyah lagi.



Tidak hanya itu, Aliyah juga menyoroti sejumlah rumah sakit sakit swasta yang secara terang-terangan mulai mempromosikan vaksin Covid-19, padahal belum ada vaksin yang lolos tahap uji klinis dan mendapatkan izin resmi dari BPOM.

Aliyah pun meminta agar pengadaan vaksin dan proses vaksinasi nantinya dilakukan melalui satu pintu, agar keamanan masyarakat Indonesia terjamin.

"Kenapa beberapa rumah sakit swasta sudah mengiklankan. Belum di okekan sudah promosi. Atas rekomendasi siapa? Makanya kita desak, tolong satu pintu, karena ini masalah kesehatan rakyat. Jangan jadi orientasi business to business. Kalau pertimbangan Kemenkes, (sebaiknya) government to business," pungkas Aliyah.