Realisasi Tidak Optimal, Program Dana Kelurahan Perlu Dievaluasi
Rabu, 11 November 2020 - 07:51 WIB
Dia menyebutkan, untuk mempercepat penyerapan dana kelurahan semua program baik pembangunan infrastruktur maupun kegiatan pemberdayaan perlu dikebut. Apalagi proyek pembangunan infrastruktur menyerap anggaran cukup besar kurang lebih Rp300 juta per kelurahan.
Meski begitu, diakui Rahmat sudah ada beberapa kelurahan yang sudah menunjukkan progres. Dengan begitu ia berharap dana kelurahan bisa terserap maksimal hingga akhir tahun nanti.
"Semoga bisa terserap maksimal. Saya lihat sudah ada beberapa kelurahan yang sudah running dan itu sudah lumayan," ujarnya.
Camat Tamalate, Hasan Sulaiman mengklaim, program dana kelurahan sudah menunjukkan progres. Meski diakui masih ada kendala dan butuh pendampingan dari OPD teknis, seperti BPKAD dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Sebab program dana kelurahan memiliki banyak regulasi yang perlu dipatuhi. Apalagi, program ini baru tahun kedua berjalan sehingga butuh penyesuaian dan pengetahuan yang mumpuni untuk menjalankan program ini.
"Ini sesuatu yang baru di pemerintah kelurahan karena baru tahun kedua pelaksanaan. Bahkan, tahun lalu itu tidak ada kegiatan infrastruktur yang terlaksana, baru tahun ini," kata Hasan.
Baca Juga: Program Dana Kelurahan Diminta Segera Dimaksimalkan
Dia menyebutkan, ada tiga tipe pelaksanaan kegiatan program dana kelurahan . Diantaranya, tiga kelurahan dikerjakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dua kelurahan dilaksanakan kelompok masyarakat, dan enam kelurahan dilaksanalan oleh penyedia.
Meski begitu, diakui Rahmat sudah ada beberapa kelurahan yang sudah menunjukkan progres. Dengan begitu ia berharap dana kelurahan bisa terserap maksimal hingga akhir tahun nanti.
"Semoga bisa terserap maksimal. Saya lihat sudah ada beberapa kelurahan yang sudah running dan itu sudah lumayan," ujarnya.
Camat Tamalate, Hasan Sulaiman mengklaim, program dana kelurahan sudah menunjukkan progres. Meski diakui masih ada kendala dan butuh pendampingan dari OPD teknis, seperti BPKAD dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Sebab program dana kelurahan memiliki banyak regulasi yang perlu dipatuhi. Apalagi, program ini baru tahun kedua berjalan sehingga butuh penyesuaian dan pengetahuan yang mumpuni untuk menjalankan program ini.
"Ini sesuatu yang baru di pemerintah kelurahan karena baru tahun kedua pelaksanaan. Bahkan, tahun lalu itu tidak ada kegiatan infrastruktur yang terlaksana, baru tahun ini," kata Hasan.
Baca Juga: Program Dana Kelurahan Diminta Segera Dimaksimalkan
Dia menyebutkan, ada tiga tipe pelaksanaan kegiatan program dana kelurahan . Diantaranya, tiga kelurahan dikerjakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dua kelurahan dilaksanakan kelompok masyarakat, dan enam kelurahan dilaksanalan oleh penyedia.
Lihat Juga :