Debat Pilkada Blitar, Henry Serang Petahana Dengan Program Macet
Kamis, 22 Oktober 2020 - 11:49 WIB
(Baca juga: Polda Jatim Periksa Anggota Polisi Tembak Sipil di Hotel Situbondo )
Henry khawatir, tanpa treatment yang jelas, bantuan Rp 50 juta - Rp 100 juta per RT per tahun justru akan menimbulkan tumpang tindih anggaran. Tanpa disertai pengawasan dan pertanggungjawaban yang benar, menurutnya juga akan menimbulkan persoalan hukum.
"Jangan sampai seperti di Kota Kediri, ada RT yang berurusan dengan kepolisian," jelas Henry sambil berteriak gas pol. Di depan komisioner KPU, Bawaslu, lima orang panelis, dan perwakilan parpol, Henry yang berusia paling muda, terlihat begitu percaya diri.
Dengan gaya rileks, dengan kedua tangan masuk ke dalam saku celana, Henry menuding, program bantuan RT paslon Santoso-Tjutjuk hanya menjiplak program visi misinya. Ia mengklaim lebih dulu membuat program bantuan tersebut di dalam visi misinya.
"Mencontoh program kita. Saya sudah menyusun sejak 3 Agustus 2019 lalu dan memasukkan dalam visi misi," papar Henry. Tidak hanya bantuan RT. Jika terpilih Henry berjanji akan meningkatkan insentif pelayan sosial keagamaan yang menurutnya masih minim.
Ia juga akan memberikan bantuan untuk rumah ibadah. Termasuk juga kepada jam'iyah NU dan Muhammadiyah. "Masak insentif hanya Rp 200 ribu?. Santunan kematian hari ini juga tidak cair. Jika terpilih kita akan naikkan sesuai postur anggaran (APBD)," kata Henry.
(Baca juga: Kyai Haji Sukri Zarkasyi Akan Dimakamkan di Desa Gontor Ponorogo )
Dalam debat terbuka malam itu Henry juga mengeritik, di bawah kepemimpinan Wali Kota Santoso banyak program gratis untuk masyarakat di Kota Blitar yang berhenti. Ia menyebut LKS untuk siswa Kota Blitar. LKS yang sebelumnya gratis, sekarang siswa harus beli. Begitu juga bantuan android gratis untuk siswa serta program bidik misi Rp 1 juta per bulan, juga lenyap.
Pengadaan perangkat Fiber Optik (FO) sejak 2018 yang diperuntukkan Wi-Fi gratis tiap RT juga tidak jelas nasibnya sampai sekarang. Belum lagi program etalase gratis, rombong gratis dan ayamisasi yang sangat berguna untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Menurut Henry semuanya hilang. Jika terpilih, pasangan Henry-Yasin akan mengalokasikan minimal 2 persen dari APBD untuk wira usaha.
Henry khawatir, tanpa treatment yang jelas, bantuan Rp 50 juta - Rp 100 juta per RT per tahun justru akan menimbulkan tumpang tindih anggaran. Tanpa disertai pengawasan dan pertanggungjawaban yang benar, menurutnya juga akan menimbulkan persoalan hukum.
"Jangan sampai seperti di Kota Kediri, ada RT yang berurusan dengan kepolisian," jelas Henry sambil berteriak gas pol. Di depan komisioner KPU, Bawaslu, lima orang panelis, dan perwakilan parpol, Henry yang berusia paling muda, terlihat begitu percaya diri.
Dengan gaya rileks, dengan kedua tangan masuk ke dalam saku celana, Henry menuding, program bantuan RT paslon Santoso-Tjutjuk hanya menjiplak program visi misinya. Ia mengklaim lebih dulu membuat program bantuan tersebut di dalam visi misinya.
"Mencontoh program kita. Saya sudah menyusun sejak 3 Agustus 2019 lalu dan memasukkan dalam visi misi," papar Henry. Tidak hanya bantuan RT. Jika terpilih Henry berjanji akan meningkatkan insentif pelayan sosial keagamaan yang menurutnya masih minim.
Ia juga akan memberikan bantuan untuk rumah ibadah. Termasuk juga kepada jam'iyah NU dan Muhammadiyah. "Masak insentif hanya Rp 200 ribu?. Santunan kematian hari ini juga tidak cair. Jika terpilih kita akan naikkan sesuai postur anggaran (APBD)," kata Henry.
(Baca juga: Kyai Haji Sukri Zarkasyi Akan Dimakamkan di Desa Gontor Ponorogo )
Dalam debat terbuka malam itu Henry juga mengeritik, di bawah kepemimpinan Wali Kota Santoso banyak program gratis untuk masyarakat di Kota Blitar yang berhenti. Ia menyebut LKS untuk siswa Kota Blitar. LKS yang sebelumnya gratis, sekarang siswa harus beli. Begitu juga bantuan android gratis untuk siswa serta program bidik misi Rp 1 juta per bulan, juga lenyap.
Pengadaan perangkat Fiber Optik (FO) sejak 2018 yang diperuntukkan Wi-Fi gratis tiap RT juga tidak jelas nasibnya sampai sekarang. Belum lagi program etalase gratis, rombong gratis dan ayamisasi yang sangat berguna untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Menurut Henry semuanya hilang. Jika terpilih, pasangan Henry-Yasin akan mengalokasikan minimal 2 persen dari APBD untuk wira usaha.
Lihat Juga :