Mahasiswa Minta Kasus Penyalahgunaan Anggaran Bansos Bulukumba Dituntaskan
Senin, 28 September 2020 - 16:57 WIB
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Bulukumba melakukan aksi menuntut kasus penyalahgunaan anggaran diselesaikan. Foto: SINDOnews/Eky Hendrawan
BULUKUMBA - Mahasiswa HMI Cabang Bulukumba mendesak pihak terkait agar kasus penyalahgunaan anggaran yang terjadi di Kabupaten Bulukumba segera dituntaskan. Hal itu disampaikan saat menggelar aksi damai di dua titik berbeda, yakni kantor Polres Bulukumba dan DPRD Bulukumba.
Dalam tuntutannya, demonstran HMI Bulukumba menuntut Polres Bulukumba agar mengusut tuntas kasus korupsi bantuan sosial (bansos) anggaran COVID-19. "Serta segera menetapkan tersangka atas kasus tersebut," kata Koordinator Lapangan (Korlap), Baso Riswandi, Senin (28/9/2020).
Selanjutnya, Baso meminta pertanggungjawaban dan mendesak DPRD mengusut tuntas pernyataan salah seorang legislator Bulukumba, Muh Bakti yang menyebut dugaan hilangnya anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba .
"Disebutkan pada 9 September lalu oleh Bapak Muh Bakti saat rapat monitoring bahwa anggaran itu semestinya masuk ke kas. Kami mendesar agar itu diusut," imbuh Baso.
Ia melanjutkan, jika pihak terkait tidak menyikapi tuntutan itu dengan serius, maka HMI Bulukumba kata dia, akan melakukan konsolidasi besar-besaran.
"Mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk ikut bersama melakukan gerakan mosi tak percaya terhadap institusi penegak hukum dan lembaga legislatif," kunci Baso Riswandi.
Legislator Kabupaten Bulukumba memberikan klarifikasi kepada massa aksi HMI Bulukumba di gedung DPRD terkait tuntutan dugaan hilangnya anggaran Dinkes Bulukumba yang seharusnya dikembalikan ke kas.
Bersama Bidan Aminah dari Fraksi Golkar, Muh Akhyar yang menemui demonstran mengatakan, dana tersebut sudah dikembalikan. "Yang disinggung itu soal dana haji dari semua puskesmas. Kami sampaikan bahwa puskesmas sudah mengembalikan semua," jelas Muh Akhyar.
Selain itu kata dia, Terkait dana COVID-19 Dinas Sosial (Dinsos) Bulukumba, pihaknya sementara menjalankan panitia khusus (pansus). "Kita sudah bentuk pansus, termasuk dana COVID-19. Dan semuanya sementara dalam proses," jelas legislator Fraksi PKS itu.
Dalam tuntutannya, demonstran HMI Bulukumba menuntut Polres Bulukumba agar mengusut tuntas kasus korupsi bantuan sosial (bansos) anggaran COVID-19. "Serta segera menetapkan tersangka atas kasus tersebut," kata Koordinator Lapangan (Korlap), Baso Riswandi, Senin (28/9/2020).
Selanjutnya, Baso meminta pertanggungjawaban dan mendesak DPRD mengusut tuntas pernyataan salah seorang legislator Bulukumba, Muh Bakti yang menyebut dugaan hilangnya anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba .
"Disebutkan pada 9 September lalu oleh Bapak Muh Bakti saat rapat monitoring bahwa anggaran itu semestinya masuk ke kas. Kami mendesar agar itu diusut," imbuh Baso.
Ia melanjutkan, jika pihak terkait tidak menyikapi tuntutan itu dengan serius, maka HMI Bulukumba kata dia, akan melakukan konsolidasi besar-besaran.
"Mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk ikut bersama melakukan gerakan mosi tak percaya terhadap institusi penegak hukum dan lembaga legislatif," kunci Baso Riswandi.
Legislator Kabupaten Bulukumba memberikan klarifikasi kepada massa aksi HMI Bulukumba di gedung DPRD terkait tuntutan dugaan hilangnya anggaran Dinkes Bulukumba yang seharusnya dikembalikan ke kas.
Bersama Bidan Aminah dari Fraksi Golkar, Muh Akhyar yang menemui demonstran mengatakan, dana tersebut sudah dikembalikan. "Yang disinggung itu soal dana haji dari semua puskesmas. Kami sampaikan bahwa puskesmas sudah mengembalikan semua," jelas Muh Akhyar.
Selain itu kata dia, Terkait dana COVID-19 Dinas Sosial (Dinsos) Bulukumba, pihaknya sementara menjalankan panitia khusus (pansus). "Kita sudah bentuk pansus, termasuk dana COVID-19. Dan semuanya sementara dalam proses," jelas legislator Fraksi PKS itu.
(luq)
tulis komentar anda