Warga Papua Demo Desak Presiden Percepat Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya
Kamis, 24 September 2020 - 05:01 WIB
Ratusan warga Sorong, Papua Barat, melakukan aksi demo damai di halaman Kantor Wali Kota Sorong, Rabu (23/9/2020). (Foto/Inews TV/Chanry)
SORONG - Ratusan warga Sorong, Papua Barat , melakukan aksi demo damai di halaman Kantor Wali Kota Sorong , Rabu (23/9/2020).
Dalam aksi itu, massa yang terdiri dari kelompok Presidium pemekaran calon daerah otonom baru (DOB) Papua Barat Daya (PBD), para kepala suku, kaum perempuan dan 5 kelompok Cipayung, mendesak agar Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera mempercepat pemekaran satu provinsi lagi di bagian kepala burung, yaitu calon DOB PBD.
Ketua Presidium Pemekaran calon DOB PBD Yosafat Kambu mengatakan, perjuangan pemekaran calon Provinsi Papua Barat Daya sudah berlangsung selama 13 tahun, namun sampai saat ini perjuangan itu belum juga membuahkan hasil. (BACA JUGA: Bertahap, Arab Saudi Kembali Izinkan Umrah Mulai 4 Oktober)
"Ada apa sebenarnya, kenapa sampai 13 tahun calon provinsi papua barat daya belum juga dimekarkan. Maksud kehadiran kami dari tim presidium dengan seluruh kepala suku se-Sorong Raya di kantor wali kota sorong ini, untuk menyampaikan sikap dan suara kami. Kami menginginkan agar calon provinsi Papua barat daya, bisa segera dimekarkan oleh Presiden Jokowi," ungkap Yosafat Kambu.
Menurut Yosafat, perjuangan pemekaran calon DOB PBD sudah tiga kali mendapatkan amanat presiden (Ampres). Namun hingga ini, pemerintah pusat tidak kunjung memekarkan PBD sebagai provinsi baru di bagian kepala burung.
"Kita sudah tiga kali mendapatkan Ampres, tapi sampai sekarang kenapa Papua barat daya belum juga dimekarkan. Alasan apa kenapa sampai di wilayah Papua Barat belum juga dimekarkan," ujarnya.
Selain itu, Anggota Presidium pemekaran PBD Sadrak Sawiyai memberikan perumpamaan bahwa, masyarakat Papua Barat tidak ingin membangun rumah tapi mereka hanya ingin membangun kamar di dalam rumah itu.
"Tiga Amanat Presiden (Ampres) kami lalui, jangan sampai terjadi pembohongan publik pada kami orang Papua. Presiden Jokowi dengar ini, Presiden SBY, Presiden Megawati kamu dua yang kasih keluar Ampres untuk kami Papua barat daya. Kalian harus bertanggung jawab dengan janji dan Ampres itu. Kami juga bagian dari Negara Republik Indonesia, jangan sampai kami di Papua Barat dianaktirikan. Kami juga sama dengan Papua," tegasnya. (BACA JUGA: De Bruyne, Lewandowski dan Neuer Berebut Penghargaan UEFA)
Dalam aksi itu, massa yang terdiri dari kelompok Presidium pemekaran calon daerah otonom baru (DOB) Papua Barat Daya (PBD), para kepala suku, kaum perempuan dan 5 kelompok Cipayung, mendesak agar Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera mempercepat pemekaran satu provinsi lagi di bagian kepala burung, yaitu calon DOB PBD.
Ketua Presidium Pemekaran calon DOB PBD Yosafat Kambu mengatakan, perjuangan pemekaran calon Provinsi Papua Barat Daya sudah berlangsung selama 13 tahun, namun sampai saat ini perjuangan itu belum juga membuahkan hasil. (BACA JUGA: Bertahap, Arab Saudi Kembali Izinkan Umrah Mulai 4 Oktober)
"Ada apa sebenarnya, kenapa sampai 13 tahun calon provinsi papua barat daya belum juga dimekarkan. Maksud kehadiran kami dari tim presidium dengan seluruh kepala suku se-Sorong Raya di kantor wali kota sorong ini, untuk menyampaikan sikap dan suara kami. Kami menginginkan agar calon provinsi Papua barat daya, bisa segera dimekarkan oleh Presiden Jokowi," ungkap Yosafat Kambu.
Menurut Yosafat, perjuangan pemekaran calon DOB PBD sudah tiga kali mendapatkan amanat presiden (Ampres). Namun hingga ini, pemerintah pusat tidak kunjung memekarkan PBD sebagai provinsi baru di bagian kepala burung.
"Kita sudah tiga kali mendapatkan Ampres, tapi sampai sekarang kenapa Papua barat daya belum juga dimekarkan. Alasan apa kenapa sampai di wilayah Papua Barat belum juga dimekarkan," ujarnya.
Selain itu, Anggota Presidium pemekaran PBD Sadrak Sawiyai memberikan perumpamaan bahwa, masyarakat Papua Barat tidak ingin membangun rumah tapi mereka hanya ingin membangun kamar di dalam rumah itu.
"Tiga Amanat Presiden (Ampres) kami lalui, jangan sampai terjadi pembohongan publik pada kami orang Papua. Presiden Jokowi dengar ini, Presiden SBY, Presiden Megawati kamu dua yang kasih keluar Ampres untuk kami Papua barat daya. Kalian harus bertanggung jawab dengan janji dan Ampres itu. Kami juga bagian dari Negara Republik Indonesia, jangan sampai kami di Papua Barat dianaktirikan. Kami juga sama dengan Papua," tegasnya. (BACA JUGA: De Bruyne, Lewandowski dan Neuer Berebut Penghargaan UEFA)
tulis komentar anda