Gapensi Jatim: Perlu Ada Jembatan Kontraktor Besar dan Kecil
Minggu, 20 September 2020 - 21:13 WIB
Dia pun memetakan kondisi jasa kontruksi saat ini dan arah yang dianggap terbaik untuk masa depan. Kontraktor besar yang jumlahnya 1632 perusahan hanya 1%. Menengah sekitar 19 ribu perusahan atau 14% sedangkan kecil ada sekitar 116 ribu atau 85%.
"Sementara proyek besar senilai Rp357 triliun dilaksanakan kontraktor kualifikasi besar saja. Sisanya yang Rp63,1 triliun digarap kontraktor menengah dan kecil," ungkap Agus Gendroyono lagi.
(Baca juga: Minibus Oleng dan Masuk Row di Tol Cipali, 1 Tewas 8 Luka )
Bisa dibayangkan ketimpangan ini. Padahal menurut Agus porsi ini bisa dilakukan dengan lebih adil kalau ada komitmen antara pemerintah bersama LPJK nanti untuk mengkaji ulang segmentasi pasar dan skala usaha bagi penyedia.
Agus Gendroyono menambahkan, optimalisasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) harus segera dilakukan dengan meng integrasikan tender berbasis kinerja penyedia terhadap semua stakeholder. Integrasi rantai pasok ber SNI, peralatan kerja yg efisien dan berstandar tinggi keselamatan, dan lain sebagainya.
"Tahap ini harus dimulai dengan memanfaatkan semua data elektronik setiap individu maupun badan usaha. Dengan demikian tidak ada data yang mubazir atau harus disiapkan berulang kali setiap tender dilakukan, bahkan dengan pokja yang sama," katanya.
Apalagi, lanjut Agus Gendroyono, E-KTP, NPWP, NIB dan lain-lain sudah memiliki sumber data elektronik yang bisa menyederhanakan berbagai ketentuan. Keberadaanya sudah bisa jadi indikator telusur, dengan tanpa harus menyajikan data berulang yang sering kali jadi hambatan pemenuhan data administratif bagi kontraktor kecil.
(Baca juga: Brutal, Geng Motor Rusak Madrasah di Kota Tasikmalaya )
Sistem lelang yang terinteggrasi merupakan jawaban atas penyederhanaan di atas, sekaligus mampu melibatkan kontraktor yang lebih luas dari seluruh tanah air. Hal itulah yang dinilai Agus Gendroyono sebagai akar masalah.
Hal itu juga untuk memulai tahap berikutnya dalam mejembatani jurang antara kontraktor besar dan kecil maupun kontraktor di Jawa dan Luar Jawa. Dengan data elektronik yang mencantumkan pengalalaman kerja, kemampuan keuangan, kepemilikan peralatan dan SDM bersertifikat, akan bisa memacu pemerintah dan LPJK nanti untuk merampingkan piramida.
"Sementara proyek besar senilai Rp357 triliun dilaksanakan kontraktor kualifikasi besar saja. Sisanya yang Rp63,1 triliun digarap kontraktor menengah dan kecil," ungkap Agus Gendroyono lagi.
(Baca juga: Minibus Oleng dan Masuk Row di Tol Cipali, 1 Tewas 8 Luka )
Bisa dibayangkan ketimpangan ini. Padahal menurut Agus porsi ini bisa dilakukan dengan lebih adil kalau ada komitmen antara pemerintah bersama LPJK nanti untuk mengkaji ulang segmentasi pasar dan skala usaha bagi penyedia.
Agus Gendroyono menambahkan, optimalisasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) harus segera dilakukan dengan meng integrasikan tender berbasis kinerja penyedia terhadap semua stakeholder. Integrasi rantai pasok ber SNI, peralatan kerja yg efisien dan berstandar tinggi keselamatan, dan lain sebagainya.
"Tahap ini harus dimulai dengan memanfaatkan semua data elektronik setiap individu maupun badan usaha. Dengan demikian tidak ada data yang mubazir atau harus disiapkan berulang kali setiap tender dilakukan, bahkan dengan pokja yang sama," katanya.
Apalagi, lanjut Agus Gendroyono, E-KTP, NPWP, NIB dan lain-lain sudah memiliki sumber data elektronik yang bisa menyederhanakan berbagai ketentuan. Keberadaanya sudah bisa jadi indikator telusur, dengan tanpa harus menyajikan data berulang yang sering kali jadi hambatan pemenuhan data administratif bagi kontraktor kecil.
(Baca juga: Brutal, Geng Motor Rusak Madrasah di Kota Tasikmalaya )
Sistem lelang yang terinteggrasi merupakan jawaban atas penyederhanaan di atas, sekaligus mampu melibatkan kontraktor yang lebih luas dari seluruh tanah air. Hal itulah yang dinilai Agus Gendroyono sebagai akar masalah.
Hal itu juga untuk memulai tahap berikutnya dalam mejembatani jurang antara kontraktor besar dan kecil maupun kontraktor di Jawa dan Luar Jawa. Dengan data elektronik yang mencantumkan pengalalaman kerja, kemampuan keuangan, kepemilikan peralatan dan SDM bersertifikat, akan bisa memacu pemerintah dan LPJK nanti untuk merampingkan piramida.
tulis komentar anda