Ridwan Kamil: Penanganan COVID-19 di Jabodetabek Harus Satu Frekuensi
Selasa, 15 September 2020 - 19:02 WIB
Caption: Gubernur Jabar, Ridwan Kamil saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 yang dipimpin Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan melalui video conference di Kantor Wali Kota Bogor, Selasa (14/9/2020). Foto/Humas Jabar. Foto SINDOnews
BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan, penanganan COVID-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek) harus dilakukan lewat manajeman koordinasi yang terpusat, agar berjalan optimal.
Hal itu dikatakan Ridwan Kamil yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan COVID-19 yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan melalui video conference di Kantor Wali Kota Bogor, Selasa (15/9/2020). (Baca: Sempat Reaktif di Rapid, 4 Panitia dan Peserta UTBK Unpad Negatif COVID-19 )
Ridwan Kamil menjelaskan bahwa secara geografis, Jabar memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi (Bodebek).
Bodebek sendiri, lanjut Kang Emil, menyumbang hampir 70 persen kasus COVID-19 di Jabar. Namun, secara administratif, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi berada dalam wilayah kerja Kepolisian Daerah (Polda) Metropolitan Jakarta Raya (Metro Jaya). "Adapun Administrasi wilayah Pangdam (III/Siliwangi) dan Kapolda Jabar hanya mengurus Kabupaten Bogor dan Kota Bogor," jelasnya.
Oleh karena itu, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu berharap adanya manajemen koordinasi antara Provinsi Jabar, Provinsi DKI Jakarta, termasuk Provinsi Banten, sehingga penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek berjalan optimal dengan frekuensi yang sama. "Saya usulkan koordinasi itu dilakukan bukan hanya berdasarkan isu yang ada saja, namun berunding agar satu frekuensi dengan DKI Jakarta maupun Banten," tegasnya.
"Jabodetabek itu harus diberlakukan oleh satu manajemen koordinasi. Jangan sampai DKI Jakarta jalan sendiri, Jabar juga jalan sendiri, dan Banten pun begitu, mari kita bentuk koordinasi yang rutin," sambung Kang Emil.
Kang Emil pun menyatakan bahwa seluruh kepala daerah di wilayah Bodebek siap berkoordinasi dan mendukung penerapan PSBB di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Kang Emil juga melaporkan angka kematian di Jabar yang rendah, yakni di angka 2,4 persen.
Namun begitu, dia juga mengakui bahwa tingkat kesembuhan di Jabar masih rendah, yakni sekitar 51-53 persen dan belum sesuai tingkat kesembuhan ideal di angka 70 persen. "Jadi, kami di Jabar ingin meminta bantuan kepada Menteri Kesehatan dalam meningkatkan angka kesembuhan di Jabar," katanya.
Sementara itu, Menko Marves yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan memberikan arahan kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, termasuk TNI/Polri, agar bersama-sama mendukung para gubernur, khususnya di delapan provins utama dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di daerahnya.
Kedelapan provinsi utama tersebut, yakni DKI Jakarta, Jabar, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. "Saya ditunjuk sebagai koordinator delapan provinsi utama (penanganan COVID-19 di Indonesia) oleh Pak Presiden Jokowi untuk memantau perkembangan COVID-19," ujar Luhut.
Oleh karenanya, lanjut Luhut, semua pihak harus menjaga tingkat kesembuhan dan angka kematian akibat COVID-19 hingga vaksin diberikan kepada warga untuk menghentikan penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. "Pemimpin itu harus menjadi panutan, contohnya terjun langsung sebagai relawan uji klinis vaksin COVID-19, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur Jabar Ridwan Kamil,” kata Luhut. (Baca: Jabar Sepakat Gelar Pilkada Serentak dengan Protokol Kesehatan Ketat )
Selain itu, Luhut pun meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI membantu Jabar dalam menangani COVID-19, khususnya dari segi perlengkapan tes usap (swab test) melalui metode polymerase chain reaction (PCR). "Jabar itu penduduknya 50 juta jiwa, jadi harus kita bantu agar bisa mengejar sesuai standar WHO yakni 1 persen testing dari populasi penduduk," katanya.
Hal itu dikatakan Ridwan Kamil yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan COVID-19 yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan melalui video conference di Kantor Wali Kota Bogor, Selasa (15/9/2020). (Baca: Sempat Reaktif di Rapid, 4 Panitia dan Peserta UTBK Unpad Negatif COVID-19 )
Ridwan Kamil menjelaskan bahwa secara geografis, Jabar memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi (Bodebek).
Bodebek sendiri, lanjut Kang Emil, menyumbang hampir 70 persen kasus COVID-19 di Jabar. Namun, secara administratif, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi berada dalam wilayah kerja Kepolisian Daerah (Polda) Metropolitan Jakarta Raya (Metro Jaya). "Adapun Administrasi wilayah Pangdam (III/Siliwangi) dan Kapolda Jabar hanya mengurus Kabupaten Bogor dan Kota Bogor," jelasnya.
Oleh karena itu, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu berharap adanya manajemen koordinasi antara Provinsi Jabar, Provinsi DKI Jakarta, termasuk Provinsi Banten, sehingga penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek berjalan optimal dengan frekuensi yang sama. "Saya usulkan koordinasi itu dilakukan bukan hanya berdasarkan isu yang ada saja, namun berunding agar satu frekuensi dengan DKI Jakarta maupun Banten," tegasnya.
"Jabodetabek itu harus diberlakukan oleh satu manajemen koordinasi. Jangan sampai DKI Jakarta jalan sendiri, Jabar juga jalan sendiri, dan Banten pun begitu, mari kita bentuk koordinasi yang rutin," sambung Kang Emil.
Kang Emil pun menyatakan bahwa seluruh kepala daerah di wilayah Bodebek siap berkoordinasi dan mendukung penerapan PSBB di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Kang Emil juga melaporkan angka kematian di Jabar yang rendah, yakni di angka 2,4 persen.
Namun begitu, dia juga mengakui bahwa tingkat kesembuhan di Jabar masih rendah, yakni sekitar 51-53 persen dan belum sesuai tingkat kesembuhan ideal di angka 70 persen. "Jadi, kami di Jabar ingin meminta bantuan kepada Menteri Kesehatan dalam meningkatkan angka kesembuhan di Jabar," katanya.
Sementara itu, Menko Marves yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan memberikan arahan kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, termasuk TNI/Polri, agar bersama-sama mendukung para gubernur, khususnya di delapan provins utama dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di daerahnya.
Kedelapan provinsi utama tersebut, yakni DKI Jakarta, Jabar, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. "Saya ditunjuk sebagai koordinator delapan provinsi utama (penanganan COVID-19 di Indonesia) oleh Pak Presiden Jokowi untuk memantau perkembangan COVID-19," ujar Luhut.
Oleh karenanya, lanjut Luhut, semua pihak harus menjaga tingkat kesembuhan dan angka kematian akibat COVID-19 hingga vaksin diberikan kepada warga untuk menghentikan penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. "Pemimpin itu harus menjadi panutan, contohnya terjun langsung sebagai relawan uji klinis vaksin COVID-19, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur Jabar Ridwan Kamil,” kata Luhut. (Baca: Jabar Sepakat Gelar Pilkada Serentak dengan Protokol Kesehatan Ketat )
Selain itu, Luhut pun meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI membantu Jabar dalam menangani COVID-19, khususnya dari segi perlengkapan tes usap (swab test) melalui metode polymerase chain reaction (PCR). "Jabar itu penduduknya 50 juta jiwa, jadi harus kita bantu agar bisa mengejar sesuai standar WHO yakni 1 persen testing dari populasi penduduk," katanya.
(don)
tulis komentar anda