Pandemi Covid-19, Aktifitas Anggota Dewan Sidoarjo Harus Tetap Berjalan

SIDOARJO - Di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 saat ini, anggota dewan diminta tetap bekerja menjalankan fungsinya seperti biasa. Termasuk DPRD Sidoarjo.

Anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Timur I dari Partai Gerindra, Rahmat Muhajirin prihatin dengan adanya hasil rapid test massal yang dilakukan gugus covid-19 Kabupaten Sidoarjo. Dua anggota diduga terpapar virus tersebut.

“Meski hasil rapid test itu belum tentu berujung pada konsekuensi status positif covid-19 dengan menunggu hasil swab test, seyogyanya kinerja dan aktifitas kedewanan DPRD Sidoarjo dapat tetap berlangsung meski itu dilakukan dengan protokol covid-19 yaitu WFH [work from home] atau beraktivitas dari rumah,” kata Rahmat dalam siaran persnya, Senin (4/5/2020).



Anggota Komisi III DPR RI asal Sidoarjo itu menyatakan meski gedung DPRD Sidoarjo harus disemprot disinfektan serta penanganan lain, bukan berarti aktivitas kerja para legislator Sidoarjo menjadi terhenti.

“Gedung DPRD Sidoarjo boleh untuk sementara disterilisasi beberapa hari, namun bukan berarti semua fungsi kedewanan yang melekat pada diri anggota terhenti. Proses aktivitas tetap bisa dilaksanakan dengan menggunakan sarana teknologi informasi seperti zoom meeting atau fasilitas daring lainnya sesuai tata tertib kedewanan yang ada,” ujarnya.

Langkah itu, lanjut Rahmat, menjadi urgen untuk bisa tetap dijaga karena kondisi wilayah Sidoarjo termasuk wilayah yang perlu penanganan khusus terkait pandemi Covid-19.

“Pokoknya DPRD Sidoarjo jangan berhenti beraktivitas, saat kondisi genting yang butuh penanganan bersama antara eksekutif dan legislatif serta stakeholder lainnya guna memastikan secara maksimal wilayah Sidoarja bisa menurunkan tingkat penyebaran virus covid-19 itu. Rakyat jangan dibiarkan sendirian,” tegasnya.

Rahmat berpesan agar pimpinan dewan di Sidoarjo dapat menghindari langkah-langkah atau kebijakan yang keliru dan berdampak merugikan rakyat banyak.

Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Hadi Ismanto menyatakan pandangan yang relatif sama. “DPRD Sidoarjo harus tetap berkinerja karena fungsi kontrol dan pengawasan saat pemberlakukan PSBB ini menjadi penting, apalagi pada saat bersamaan pemerintah atau eksekutif [pemerintah daerah] Sidoarjo juga sedang mengucurkan sejumlah program bantuan sosial termasuk yang dari pemerintah pusat dan provinsi,” kata Hadi.

Skema bantuan sosial, kata Hadi, baik yang bertumpu pada program keluarga harapan, bantuan pemerintah non tunai, program kartu pra kerja atau bantuan langsung tunai dari Dana Desa serta bantuan sosial dari pemkab atau pemprov Jatim mesti diawasi dan dipandu agar bisa tepat sasaran.

“Harapan besarnya dengan tepat sasaran serta tidak terjadi dublikasi maka dampak perekonomian akibat wabah pandemi covid-19 warga Sidoarjo yang tersebar di 18 kecamatan bisa diringankan. Dan fungsi kontrol itu yang efektif tetap melekat pada anggota DPRD Sidoarjo,” ungkapnya.

Pengaduan masyarakat, kata hadi, mesti bisa direspon secara cepat sehingga masalah yang dihadapi warga Sidoarjo bisa segera mendapat solusi dan penanganan. “Karena biasanya yang bertugas oprak-oprak eksekutif khan legislatif, lha klo legislatifnya kendor semangat dan kinerjanya bisa berdampak banyak pada penanganan Covid-19,” terangnya.