Gerbang Tani Desak Pemerintah Pertimbangkan Rencana Kenaikan Cukai Rokok
Minggu, 13 September 2020 - 12:38 WIB
Kegiatan ngobrol bareng petani tembakau bertajuk Dampak Regulasi Cukai Terhadap Penyerapan Panen Tembakau di Temanggung, Jateng. Foto/Ist
TEMANGGUNG - Pemerintah diminta untuk fokus pada kebijakan yang kondusif bagi petani tembakau dan industri hasil tembakau (IHT). Sekjen Gerbang Tani Billy Aries mengatakan, langkah menaikkan cukai rokok secara serampangan akan mengakibatkan kehancuran bagi petani tembakau . Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan ulang rencana kenaikan cukai rokok .
Menurutnya, saat ini kondisi petani tembakau di Indonesia mengalami tiga tantangan utama. Yakni, menurunnya pendapatan, risiko iklim yang tidak bisa dihindari, dan kurangnya teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas. (Baca juga: 14 Kantor Pemerintahan di Banyuwangi Jadi Klaster Baru COVID-19)
"Kurangnya teknologi modern pada perkebunan tembakau yang biasanya berukuran kurang dari 2 hektare, berdampak pada sangat rendahnya level produktivitas di Indonesia," ujar Billy dalam acara Ngobrol Bareng Petani Tembakau bertajuk Dampak Regulasi Cukai Terhadap Penyerapan Panen Tembakau di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (13/9/2020). (Baca juga: Banyak Dokter Meninggal Dunia, Buya Syafii: Bangsa Ini Bisa Oleng)
Billy mengatakan, petani tembakau membutuhkan dukungan teknis. Kemampuan dan teknologi yang mereka gunakan akan memberdayakan para petani untuk menanam tembakau yang dapat digunakan sebagai sumber energi yang dapat diperbaharui atau untuk mengekstraksi nikotin untuk produk rokok elektrik, alih-alih untuk rokok konvensional.
"Kenaikan cukai berdampak langsung ke petani tembakau. Faktor pemulihan ekonomi akibat COVID-19 perlu menjadi dasar kebijakan cukai. Pemerintah jangan membuat kebijakan cukai yang makin memperparah situasi industri," tuturnya.
Billy mengatakan, diperlukan adanya roadmap IHT dan sebelum rampung, pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan baru. "Pembuatan Roadmap IHT juga harus melibatkan semua pemangku kepentingan," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Gerbang Tani, Idham Arsyad mengatakan, saat ini Indonesia memproduksi 152.319 ton daun tembakau pada 2017, dan menjadi produsen daun tembakau terbesar ke-6 di dunia setelah China, Brasil, India, Amerika Serikat (AS), dan Zimbabwe pada 2019. China memiliki hasil panen tertinggi dengan jumlah 2.392.000 ton pada 2017, sementara AS memiliki tingkat produktivitas tertinggi. Volume produksi tembakau Indonesia dan produktivitasnya merupakan yang paling rendah di antara enam negara produsen tersebut.
"Penggunaan teknologi yang sudah ketinggalan menghambat produktivitas industri perkebunan tembakau hingga berada jauh di bawah negara produsen daun tembakau lainnya," katanya. Selain itu, kebijakan yang tidak terintegrasi antar departemen membuat petani terus berjuang untuk hidup dari tanaman yang membutuhkan pengerjaan yang intensif ini.
Menurutnya, saat ini kondisi petani tembakau di Indonesia mengalami tiga tantangan utama. Yakni, menurunnya pendapatan, risiko iklim yang tidak bisa dihindari, dan kurangnya teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas. (Baca juga: 14 Kantor Pemerintahan di Banyuwangi Jadi Klaster Baru COVID-19)
"Kurangnya teknologi modern pada perkebunan tembakau yang biasanya berukuran kurang dari 2 hektare, berdampak pada sangat rendahnya level produktivitas di Indonesia," ujar Billy dalam acara Ngobrol Bareng Petani Tembakau bertajuk Dampak Regulasi Cukai Terhadap Penyerapan Panen Tembakau di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (13/9/2020). (Baca juga: Banyak Dokter Meninggal Dunia, Buya Syafii: Bangsa Ini Bisa Oleng)
Billy mengatakan, petani tembakau membutuhkan dukungan teknis. Kemampuan dan teknologi yang mereka gunakan akan memberdayakan para petani untuk menanam tembakau yang dapat digunakan sebagai sumber energi yang dapat diperbaharui atau untuk mengekstraksi nikotin untuk produk rokok elektrik, alih-alih untuk rokok konvensional.
"Kenaikan cukai berdampak langsung ke petani tembakau. Faktor pemulihan ekonomi akibat COVID-19 perlu menjadi dasar kebijakan cukai. Pemerintah jangan membuat kebijakan cukai yang makin memperparah situasi industri," tuturnya.
Billy mengatakan, diperlukan adanya roadmap IHT dan sebelum rampung, pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan baru. "Pembuatan Roadmap IHT juga harus melibatkan semua pemangku kepentingan," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Gerbang Tani, Idham Arsyad mengatakan, saat ini Indonesia memproduksi 152.319 ton daun tembakau pada 2017, dan menjadi produsen daun tembakau terbesar ke-6 di dunia setelah China, Brasil, India, Amerika Serikat (AS), dan Zimbabwe pada 2019. China memiliki hasil panen tertinggi dengan jumlah 2.392.000 ton pada 2017, sementara AS memiliki tingkat produktivitas tertinggi. Volume produksi tembakau Indonesia dan produktivitasnya merupakan yang paling rendah di antara enam negara produsen tersebut.
"Penggunaan teknologi yang sudah ketinggalan menghambat produktivitas industri perkebunan tembakau hingga berada jauh di bawah negara produsen daun tembakau lainnya," katanya. Selain itu, kebijakan yang tidak terintegrasi antar departemen membuat petani terus berjuang untuk hidup dari tanaman yang membutuhkan pengerjaan yang intensif ini.
tulis komentar anda