Perlu Solusi Jangka Panjang dan Kesadaran Masyarakat Atasi Banjir di Bekasi

Maulana Ibrahim Rau. Foto/Istimewa

Menurut Maulana, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan berbagai lembaga lainnya tentu telah melakukan upaya maksimal dalam mengkaji mitigasi kejadian banjir.

"Namun, tanpa kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, mitigasi bencana ini akan sulit dilakukan secara efektif. Pada akhirnya, kita semua memiliki tanggung jawab dalam mengelola lingkungan dan mencegah banjir agar dampaknya dapat diminimalkan di masa depan."

Selain itu, lanjutnya, perlu dikembangkan lebih lanjut sistem mitigasi banjir yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Salah satu contohnya adalah kebijakan Satu Peta Banjir, yang memanfaatkan kartografi atau sistem pemetaan yang intuitif agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat.

Mengingat Kebijakan Satu Peta Nasional sudah dijalankan oleh Badan Informasi Geospasial, pengembangan Satu Peta Banjir menjadi langkah potensial untuk menyediakan informasi yang lebih terpusat dan akurat (misalnya menggunakan kedetailan studi banjir dengan skala yang lebih besar) mengenai daerah rawan banjir, pola aliran air, serta strategi mitigasi yang dapat dilakukan.



Dengan adanya peta ini, dia berhara masyarakat dapat lebih memahami daerah rawan banjir, mempersiapkan diri, serta mengambil langkah mitigasi yang lebih baik. Upaya ini harus didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat agar solusi yang diterapkan benar-benar efektif dalam mengurangi risiko banjir di masa depan.

"Semoga langkah-langkah penanganan darurat yang saat ini dilakukan di Kabupaten Bekasi dapat meringankan beban warga. Namun, lebih dari itu, solusi permanen perlu segera diterapkan agar kejadian serupa dapat dicegah dan tidak terus berulang di masa mendatang."

Diketahui, banjir di Kabupaten Bekasi bahkan mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menelepon langsung para pejabat terkait untuk segera melakukan perbaikan berbagai fasilitas hingga sekolah yang terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.