Anggaran Papua Barat Defisit, Filep Dorong Pemerintah Pusat Intervensi

“Oleh karena itu, pembahasan mengenai defisit APBD harus dilihat sebagai upaya untuk mengidentifikasi sumber-sumber masalah ekonomi dan merumuskan solusi yang komprehensif, guna menciptakan ekonomi daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” kata Filep lagi.

Dia lantas menguraikan sejumlah poin identifikasi permasalahan yang signifikan terkait dengan penurunan pendapatan daerah di tahun sebelumnya. Pertama, penurunan realisasi pajak menunjukkan adanya potensi masalah dalam pemungutan pajak.

Kedua, penurunan total anggaran pendapatan daerah mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam perencanaan anggaran yang dapat mempengaruhi program pembangunan dan pelayanan publik di Papua Barat.

Filep menekankan, utamanya sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan tentunya peningkatan SDM melalui pendidikan adalah modal sekaligus investasi daerah. Menurutnya, sektor ini jangan sampai terdampak defisit fiskal lantaran merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang sudah semestinya mendapat perhatian penuh.

“Pemda juga harus berkomunikasi dengan pemangku kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, dan perikanan,” jelasnya.

Selain itu, langkah-langkah antisipatif juga harus dilakukan segera agar defisit tidak semakin melebar, termasuk melakukan rasionalisasi belanja dan memprioritaskan kegiatan yang mendukung pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

"Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, Papua Barat dapat berupaya mencegah krisis dan memastikan keberlanjutan ekonomi daerah,” ucapnya.