Anggaran Papua Barat Defisit, Filep Dorong Pemerintah Pusat Intervensi

PAPUA BARAT - Senator Papua Barat Filep Wamafma menanggapi postur APBD Papua Barat yang terus mengalami defisit. Filep mendorong adanya intervensi kebijakan pemerintah pusat yang berorientasi pada pemanfaatan sektor unggulan Papua Barat.

Pasalnya dalam analisis ekonomi dan keuangan, kondisi defisit anggaran yang terus terjadi akan berdampak pada kemampuan daerah dalam menjalankan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur hingga kesejahteraan masyarakat.

“Masalah defisit anggaran ini harus menjadi perhatian kita bersama. Defisit anggaran daerah terjadi ketika pendapatan daerah lebih kecil daripada Belanja Daerah dalam satu tahun anggaran. Dalam konteks ekonomi daerah, membahas defisit anggaran ini sangat penting karena berdampak langsung terhadap stabilitas fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Filep, Kamis (10/10/2024).

Baca juga: Senator Papua Barat Filep Wamafma Kritik Mekanisme Kompensasi Tanah Ulayat di Teluk Bintuni

Defisit anggaran juga memengaruhi daya saing daerah dalam menarik investasi. Dengan anggaran yang terbatas, kemampuan daerah untuk membiayai proyek strategis seperti pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik menjadi terhambat.

"Kondisi ini pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan, yang sebenarnya memiliki potensi besar dalam mendongkrak PAD,” sambungnya.

Filep yang kini menjabat sebagai Ketua Komite III DPD RI itu menekankan pentingnya intervensi pemerintah pusat melalui kebijakan yang mendongkrak keunggulan daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar defisit anggaran tidak berdampak pada kualitas layanan substansial seperti pendidikan, kesehatan dan bertumbuhnya sektor ekonomi kreatif.

“Pada gilirannya, rendahnya anggaran pemerintah daerah untuk pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, juga akan mengurangi kualitas hidup masyarakat serta menghambat produktivitas sektor-sektor ekonomi lokal. Akibatnya, daya tarik investasi menurun dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai,” jelasnya.

“Oleh karena itu, pembahasan mengenai defisit APBD harus dilihat sebagai upaya untuk mengidentifikasi sumber-sumber masalah ekonomi dan merumuskan solusi yang komprehensif, guna menciptakan ekonomi daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” kata Filep lagi.

Dia lantas menguraikan sejumlah poin identifikasi permasalahan yang signifikan terkait dengan penurunan pendapatan daerah di tahun sebelumnya. Pertama, penurunan realisasi pajak menunjukkan adanya potensi masalah dalam pemungutan pajak.

Kedua, penurunan total anggaran pendapatan daerah mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam perencanaan anggaran yang dapat mempengaruhi program pembangunan dan pelayanan publik di Papua Barat.

Filep menekankan, utamanya sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan tentunya peningkatan SDM melalui pendidikan adalah modal sekaligus investasi daerah. Menurutnya, sektor ini jangan sampai terdampak defisit fiskal lantaran merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang sudah semestinya mendapat perhatian penuh.

“Pemda juga harus berkomunikasi dengan pemangku kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, dan perikanan,” jelasnya.

Selain itu, langkah-langkah antisipatif juga harus dilakukan segera agar defisit tidak semakin melebar, termasuk melakukan rasionalisasi belanja dan memprioritaskan kegiatan yang mendukung pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

"Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, Papua Barat dapat berupaya mencegah krisis dan memastikan keberlanjutan ekonomi daerah,” ucapnya.