Nurdin Jadi Narasumber Talkshow Aksi Nasional Pencegahan Korupsi
Rabu, 26 Agustus 2020 - 19:42 WIB
Mantan bupati ini menyebutkan, bahwa Pemprov Sulsel adalah wakil Pemerintah Pusat. Tugasnya sebagai gubernur adalah bagaimana membangun sinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Menempatkan provinsi sebagai supporting daerah kabupaten/kota.
Dua tahun dilakukan berbagai terobosan dalam perencanaan dan efisiensi. Hasil efisiensi ini kemudian dikolaborasikan dengan kabupaten/kota dengan memberikan Bantuan Keuangan Daerah dalam bentuk joint program.
Demikian juga sinergi dengan DPRD dilakukan, sebab dalam setiap perencanaan atau masuk dalam penyusunan anggaran dapat terjadi tarik ulur. Pemprov memaparkan anggaran dibangun dengan sinergi program.
"Sementara dalam sinergi ini untuk terjalin dengan membuat program prioritas. Sehingga setiap tahun bisa dilakukan save itu sekitar Rp 500 miliar. Itu diperuntukan buat kabupaten/kota," jelasnya.
Namun, kendala anggaran terbatas dapat ditemukan di kabupaten/kota. Sehingga program tersebut dimulti-yearskan. Hadirnya Pemerintah Provinsi dalam bentuk Bantuan Keuangan Daerah, diharapkan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Contoh permasalah disampaikan, banyak kantong-kantong produksi sebenarnya daya saing bisa kita tingkatkan. Namun, terkendala pada infrastruktur jalan.
"Tapi karena akses ke sana itu sangat jelek. Sementara kemampuan keuangan daerah sangat terbatas. Sehingga Provinsi masuk dalam bentuk Keuangan Daerah. Selama dua tahun terakhir, penyelesaian jalan-jalan daerah itu semakin tinggi. Sehingga daya saing produk-produk masyarakat juga bisa kita naik," paparnya.
Nurdin menambahkan, sinergi dilakukan juga bersama Pemerintah Pusat misalnya dengan Kementerian PUPR dalam mengatasi bencana yang terjadi di Luwu Utara. Seperti perbaikan akses jalan dan pembangunan hunian untuk korban banjir.
"Menteri yang sangat care, bahkan kami tidak pikirkan beliau pikirkan. Setiap ada bencana, beliau langsung turun ke lapangan dan membagi tugas. Nah inilah bentuk sinergi yang saya sebutkan tadi," ujarnya.
Dua tahun dilakukan berbagai terobosan dalam perencanaan dan efisiensi. Hasil efisiensi ini kemudian dikolaborasikan dengan kabupaten/kota dengan memberikan Bantuan Keuangan Daerah dalam bentuk joint program.
Demikian juga sinergi dengan DPRD dilakukan, sebab dalam setiap perencanaan atau masuk dalam penyusunan anggaran dapat terjadi tarik ulur. Pemprov memaparkan anggaran dibangun dengan sinergi program.
"Sementara dalam sinergi ini untuk terjalin dengan membuat program prioritas. Sehingga setiap tahun bisa dilakukan save itu sekitar Rp 500 miliar. Itu diperuntukan buat kabupaten/kota," jelasnya.
Namun, kendala anggaran terbatas dapat ditemukan di kabupaten/kota. Sehingga program tersebut dimulti-yearskan. Hadirnya Pemerintah Provinsi dalam bentuk Bantuan Keuangan Daerah, diharapkan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Contoh permasalah disampaikan, banyak kantong-kantong produksi sebenarnya daya saing bisa kita tingkatkan. Namun, terkendala pada infrastruktur jalan.
"Tapi karena akses ke sana itu sangat jelek. Sementara kemampuan keuangan daerah sangat terbatas. Sehingga Provinsi masuk dalam bentuk Keuangan Daerah. Selama dua tahun terakhir, penyelesaian jalan-jalan daerah itu semakin tinggi. Sehingga daya saing produk-produk masyarakat juga bisa kita naik," paparnya.
Nurdin menambahkan, sinergi dilakukan juga bersama Pemerintah Pusat misalnya dengan Kementerian PUPR dalam mengatasi bencana yang terjadi di Luwu Utara. Seperti perbaikan akses jalan dan pembangunan hunian untuk korban banjir.
"Menteri yang sangat care, bahkan kami tidak pikirkan beliau pikirkan. Setiap ada bencana, beliau langsung turun ke lapangan dan membagi tugas. Nah inilah bentuk sinergi yang saya sebutkan tadi," ujarnya.
tulis komentar anda