Nurdin Jadi Narasumber Talkshow Aksi Nasional Pencegahan Korupsi

MAKASSAR - Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2019-2020 telah memasuki tahun kedua di 2020 ini. Berbagai inisiatif dan perubahan telah dilakukan dalam upaya-upaya pencegahan korupsi.

Sebagai bentuk penguatan komitmen dan apresiasi, maka Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) menyelenggarakan kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) via daring dan luring bagi seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah , dan pemangku kepentingan lainnya, Rabu, (26/08/2020).



Peserta akan diperkuat kembali pemahaman dan komitmennya mengenai Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) yang dikawal oleh Tim Stranas PK dalam bentuk talkshow dengan tema "Praktik Baik Pencegahan Korupsi pada Beberapa Aksi PK".

Dipandu Presenter TV Prita Laura, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah menjadi narasumber talkshow webinar dengan tema khusus "Reformasi Birokrasi". Ia memberikan paparan, termasuk langkah yang diambil provinsi yang dinakhodainya.

Narasumber lainnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Basuki Hadimuljono, Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X; dan Wakil Bupati Banggai, Mustar Labolo.

Nurdin mengtakan, selama hampir dua tahun memimpin Sulsel, beberapa langkah dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi dan menciptakan good governance, Pertama, menurutnya tantangan berat yang dihadapi adalah bagaimana merubah mindset atau pola pikir birokrat.

"Oleh karena itu, kami di awal meminta pendampingan dari Korsupgah KPK dan Kejaksaan Tinggi. Bersama-sama kita mencoba untuk menata birokrasi dengan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan good government," kata Nurdin Abdullah.

Menciptakan pola pikir dan pemahaman, termasuk bagaimana birokrat dapat melihat APBD digunakan untuk rakyat. Tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan program yang bermanfaat, efisien dan efektif. Setiap tahun terdapat 7.000an program, olehnya terus didorong dengan sistem perencanaan yang baik sehingga menjadi 2.000-an program.

Mantan bupati ini menyebutkan, bahwa Pemprov Sulsel adalah wakil Pemerintah Pusat. Tugasnya sebagai gubernur adalah bagaimana membangun sinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Menempatkan provinsi sebagai supporting daerah kabupaten/kota.



Dua tahun dilakukan berbagai terobosan dalam perencanaan dan efisiensi. Hasil efisiensi ini kemudian dikolaborasikan dengan kabupaten/kota dengan memberikan Bantuan Keuangan Daerah dalam bentuk joint program.

Demikian juga sinergi dengan DPRD dilakukan, sebab dalam setiap perencanaan atau masuk dalam penyusunan anggaran dapat terjadi tarik ulur. Pemprov memaparkan anggaran dibangun dengan sinergi program.

"Sementara dalam sinergi ini untuk terjalin dengan membuat program prioritas. Sehingga setiap tahun bisa dilakukan save itu sekitar Rp 500 miliar. Itu diperuntukan buat kabupaten/kota," jelasnya.

Namun, kendala anggaran terbatas dapat ditemukan di kabupaten/kota. Sehingga program tersebut dimulti-yearskan. Hadirnya Pemerintah Provinsi dalam bentuk Bantuan Keuangan Daerah, diharapkan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Contoh permasalah disampaikan, banyak kantong-kantong produksi sebenarnya daya saing bisa kita tingkatkan. Namun, terkendala pada infrastruktur jalan.

"Tapi karena akses ke sana itu sangat jelek. Sementara kemampuan keuangan daerah sangat terbatas. Sehingga Provinsi masuk dalam bentuk Keuangan Daerah. Selama dua tahun terakhir, penyelesaian jalan-jalan daerah itu semakin tinggi. Sehingga daya saing produk-produk masyarakat juga bisa kita naik," paparnya.

Nurdin menambahkan, sinergi dilakukan juga bersama Pemerintah Pusat misalnya dengan Kementerian PUPR dalam mengatasi bencana yang terjadi di Luwu Utara. Seperti perbaikan akses jalan dan pembangunan hunian untuk korban banjir.

"Menteri yang sangat care, bahkan kami tidak pikirkan beliau pikirkan. Setiap ada bencana, beliau langsung turun ke lapangan dan membagi tugas. Nah inilah bentuk sinergi yang saya sebutkan tadi," ujarnya.