Ratusan Perusahaan di Salatiga Belum Miliki PP
Selasa, 18 Agustus 2020 - 12:44 WIB
Wali Kota Salatiga Yuliyanto saat melaunching aplikasi mupakat.salatiga.go.id untuk menunjang penerbitan peraturan perusahaan. Foto/Ist
SALATIGA - Ratusan perusahaan di Kota Salatiga diketahui hingga saat ini belum memiliki peraturan perusahaan (PP).
Padahal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat PP yang mulai berlaku setelah disahkan oleh pejabat yang ditunjuk.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Budi Prasetiyono menyatakan, jumlah perusahaan di Salatiga sampai saat ini mencapai 341 perusahaan. Namun, yang sudah memiliki PP baru 47 perusahaan.
"Ini menunjukkan sebagian besar perusahaan atau sekitar 86% belum melaksanakan amanat undang-undang tersebut," katanya, Selasa (18/8/2020). (Baca juga: Gubernur Jateng Sesalkan Pemkab Rembang Abai soal Bendera Merah Putih)
Dia mengatakan, sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintahan yang baik, serta mendukung visi misi Wali Kota Salatiga dalam meningkatkan daya tarik investasi, memperluas akses lapangan kerja, serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Disperinaker membuat inovasi aplikasi pelayanan PP dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berbasis teknologi informasi.
Ini untuk memudahkan perusahan dalam menerbitkan PP maupun PKB secara cepat dan akurat. Aplikasi tersebut, yakni mupakat.salatiga.go.id. (Baca juga: Pemkot Semarang Tuntaskan Sejumlah Pekerjaan yang Tertunda karena COVID-19)
Aplikasi ini untuk memudahkan dalam pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berbasis teknologi informasi.
Padahal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat PP yang mulai berlaku setelah disahkan oleh pejabat yang ditunjuk.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Budi Prasetiyono menyatakan, jumlah perusahaan di Salatiga sampai saat ini mencapai 341 perusahaan. Namun, yang sudah memiliki PP baru 47 perusahaan.
"Ini menunjukkan sebagian besar perusahaan atau sekitar 86% belum melaksanakan amanat undang-undang tersebut," katanya, Selasa (18/8/2020). (Baca juga: Gubernur Jateng Sesalkan Pemkab Rembang Abai soal Bendera Merah Putih)
Dia mengatakan, sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintahan yang baik, serta mendukung visi misi Wali Kota Salatiga dalam meningkatkan daya tarik investasi, memperluas akses lapangan kerja, serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Disperinaker membuat inovasi aplikasi pelayanan PP dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berbasis teknologi informasi.
Ini untuk memudahkan perusahan dalam menerbitkan PP maupun PKB secara cepat dan akurat. Aplikasi tersebut, yakni mupakat.salatiga.go.id. (Baca juga: Pemkot Semarang Tuntaskan Sejumlah Pekerjaan yang Tertunda karena COVID-19)
Aplikasi ini untuk memudahkan dalam pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berbasis teknologi informasi.
(boy)
tulis komentar anda