Guru Besar UB Malang Sebut Jokowi Salah Ambil Kebijakan: Dunia Kampus Diremehkan dan Dipinggirkan!
Kamis, 08 Februari 2024 - 15:54 WIB
Guru Besar Hukum UB Malang Prof. Rachmat Safaat. Foto: MPI/Avirista Midaada
MALANG - Universitas Brawijaya (UB) Malang menyayangkan, pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo tidak mengajak bicara akademisi ketika pengambilan keputusan. Hal ini membuat banyak keputusan pemerintah justru merugikan masyarakat.
Guru Besar Hukum UB Malang Prof. Rachmat Safa'at menyatakan, bila di luar negeri keputusan pengambilan kebijakan kampus-kampus dan akademisi diajak berbicara.
Tetapi hal berbeda di Indonesia dalam lima tahun terakhir ini pemerintah seolah jalan sendiri.
”Para guru besar jangan dibuat remeh, di luar negeri setiappengambilan keputusan negara tanyanya ke Berkeley, ke kampus-kampus besar, lah kita dipinggirkan, perguruan tinggi di pinggirkan, seakan suara mereka tak punya makna,” kata Rachmat Safa'at, Kamis (8/2/2024).
Ironisnya ketika guru besar dan akademisi dosen dari berbagai kampus bersuara dan mengkritik pemerintah dianggap ditunggangi kepentingan politik. Hal ini yang membuatnya kecewa terhadap kebijakan pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo.
”Ke depan mengingatkan kepada negara kalau ambil keputusan itu diajak ngomong, supaya keputusannya lebih baik dan lebih bermanfaat,” ucapnya.
Rachmat juga menyoroti bagaimana pemerintahan Jokowi memegang seluruh kendali alat negara sebagai kekuasaannya.
Guru Besar Hukum UB Malang Prof. Rachmat Safa'at menyatakan, bila di luar negeri keputusan pengambilan kebijakan kampus-kampus dan akademisi diajak berbicara.
Tetapi hal berbeda di Indonesia dalam lima tahun terakhir ini pemerintah seolah jalan sendiri.
Baca Juga
”Para guru besar jangan dibuat remeh, di luar negeri setiappengambilan keputusan negara tanyanya ke Berkeley, ke kampus-kampus besar, lah kita dipinggirkan, perguruan tinggi di pinggirkan, seakan suara mereka tak punya makna,” kata Rachmat Safa'at, Kamis (8/2/2024).
Ironisnya ketika guru besar dan akademisi dosen dari berbagai kampus bersuara dan mengkritik pemerintah dianggap ditunggangi kepentingan politik. Hal ini yang membuatnya kecewa terhadap kebijakan pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo.
”Ke depan mengingatkan kepada negara kalau ambil keputusan itu diajak ngomong, supaya keputusannya lebih baik dan lebih bermanfaat,” ucapnya.
Rachmat juga menyoroti bagaimana pemerintahan Jokowi memegang seluruh kendali alat negara sebagai kekuasaannya.
tulis komentar anda