PLBN Entikong Berbenah untuk Tingkatkan Kepuasaan Pelayanan Publik
Minggu, 24 Desember 2023 - 10:06 WIB
BNPP telah mensurvei sebanyak 153 responden pelintas, diambil pada saat yang bersangkutan selesai menerima pelayanan PLBN Entikong terdiri dari 86 pelintas laki-laki dan 67 pelintas perempuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan PLBN tersebut pada 2023.
Menyambung Simbolon, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Budi Setyono mengungkapkan “kami telah mendalami persepsi para pelintas yang menerima pelayanan ublik di PLBN terdiri dari 141 pelintas yang menerima pelayanan imigrasi, 129 orang yang menerima pelayanan bea dan cukai, 7 pelintas penerima pelayanan karantina kesehatan. 4 pelintas penerima layanan karantina pertanian (hewan dan tumbuhan), 6 pelintas penerima pelayanan pengurusan kendaraan bermotor lintas batas negara, dan 1 pelintas penerima pelayanan karantina ikan”.
Adapun indikator pesepsi yang didalami pada Survei Kepuasan atas Pelayanan Publik di PLBN Entikong meliputi sembilan unsur penilaian yakni persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.
"Meskipun capaian Pelayanan Publik di PLBN entikong mendapatkan skala penilaian Baik, namun masih terdapat unsur kepuasan publik yang perlu ditingkatkan antara lain dalam kaitan dengan penyediaan layanan data bagi publik berupa kebutuhan kualitas jaringan internet di area koridor,” ujarnya.
Pencapaian penilai masyarakat terhadap kualitas pelayanan pengelola berbanding lurus dengan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan ditetapkan dalam Keputusan Menpan RB Nomor 795 tahun 20023 tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah daerah dan BUMN Tahun 2023.
Simbolon mengungkapkan “PLBN Entikong termonitor mendapatkan predikat Sangat Baik dengan Nilai Indeks mencapai 4,35 atau Nilai A- dalam penilaian Layanan Administrasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik”.
Menyambung Simbolon, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Budi Setyono mengungkapkan “kami telah mendalami persepsi para pelintas yang menerima pelayanan ublik di PLBN terdiri dari 141 pelintas yang menerima pelayanan imigrasi, 129 orang yang menerima pelayanan bea dan cukai, 7 pelintas penerima pelayanan karantina kesehatan. 4 pelintas penerima layanan karantina pertanian (hewan dan tumbuhan), 6 pelintas penerima pelayanan pengurusan kendaraan bermotor lintas batas negara, dan 1 pelintas penerima pelayanan karantina ikan”.
Adapun indikator pesepsi yang didalami pada Survei Kepuasan atas Pelayanan Publik di PLBN Entikong meliputi sembilan unsur penilaian yakni persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.
"Meskipun capaian Pelayanan Publik di PLBN entikong mendapatkan skala penilaian Baik, namun masih terdapat unsur kepuasan publik yang perlu ditingkatkan antara lain dalam kaitan dengan penyediaan layanan data bagi publik berupa kebutuhan kualitas jaringan internet di area koridor,” ujarnya.
Pencapaian penilai masyarakat terhadap kualitas pelayanan pengelola berbanding lurus dengan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan ditetapkan dalam Keputusan Menpan RB Nomor 795 tahun 20023 tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah daerah dan BUMN Tahun 2023.
Simbolon mengungkapkan “PLBN Entikong termonitor mendapatkan predikat Sangat Baik dengan Nilai Indeks mencapai 4,35 atau Nilai A- dalam penilaian Layanan Administrasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik”.
(irh)
tulis komentar anda