Dewan Usul Beri Bantuan Gawai bagi Siswa Tak Mampu
Minggu, 02 Agustus 2020 - 13:11 WIB
MAKASSAR - Komisi D DPRD Kota Makassar mengusulkan beri bantuan smartphone atau gawai bagi siswa yang tidak mampu, agar dapat ikut dalam kelas daring.
Hal ini diutarakan Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Al Hidayat Syamsu. Menurutnya bantuan smatphone merupakan rumusan yang tepat bagi sekolah di tengah situasi COVID-19.
"Tidak ada lain kalau bukan diberikan distribusi fasilitas teknologi ke seluruh siswa-siswi yang tidak mampu ini semacam bantuan semisal HP (smartphone)," ujar legislator PDIP ini.
Dikatakan Hidayat dunia telah masuki era industri 4.0, dimana semua telah berbasis daring. Makassar semestinya harus berbenah dalam mempersiapkan trasformasi pendidikan baru dengan menganut sistem serupa.
Di masa pandemi pemerintah dipaksa untuk mempercepat sistem tersebut sehingga perombakan dilakukan lebih cepat. Hal ini terlihat pada sejumlah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mulai memberikan kelonggaran sekolah dalam menggunakan anggarannya untuk kepentingan IT.
"Tidak bisa kita pungkiri lambat laun itu tergantikan, jadi kalau keadaan sekarang sudah memaksa. Smartphone juga bagian dari pada solusi untuk penggantian anggaran buku menjadi smartphone," katanya.
Hidayat mengatakan bahwa, mereka yang tidak mampu harus menanggung kerugian ketinggalan pembelajaran akibat tidak memiliki perangkat.
Utamanya sekolah swasta yang harus menanggung rugi, dengan tetap membayar iuran namun anaknya tidak memperoleh pendidikan secara penuh.
Hal ini diutarakan Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Al Hidayat Syamsu. Menurutnya bantuan smatphone merupakan rumusan yang tepat bagi sekolah di tengah situasi COVID-19.
"Tidak ada lain kalau bukan diberikan distribusi fasilitas teknologi ke seluruh siswa-siswi yang tidak mampu ini semacam bantuan semisal HP (smartphone)," ujar legislator PDIP ini.
Dikatakan Hidayat dunia telah masuki era industri 4.0, dimana semua telah berbasis daring. Makassar semestinya harus berbenah dalam mempersiapkan trasformasi pendidikan baru dengan menganut sistem serupa.
Di masa pandemi pemerintah dipaksa untuk mempercepat sistem tersebut sehingga perombakan dilakukan lebih cepat. Hal ini terlihat pada sejumlah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mulai memberikan kelonggaran sekolah dalam menggunakan anggarannya untuk kepentingan IT.
"Tidak bisa kita pungkiri lambat laun itu tergantikan, jadi kalau keadaan sekarang sudah memaksa. Smartphone juga bagian dari pada solusi untuk penggantian anggaran buku menjadi smartphone," katanya.
Hidayat mengatakan bahwa, mereka yang tidak mampu harus menanggung kerugian ketinggalan pembelajaran akibat tidak memiliki perangkat.
Utamanya sekolah swasta yang harus menanggung rugi, dengan tetap membayar iuran namun anaknya tidak memperoleh pendidikan secara penuh.
tulis komentar anda